Slot Gacor Online: Sensasi Bermain yang Bikin Ketagihan

Dunia hiburan digital kini semakin seru dengan kehadiran permainan slot online yang menawarkan kesenangan sekaligus peluang menang besar. Di antara banyaknya situs yang tersedia, istilah slot gacor menjadi favorit para pemain karena dianggap punya peluang kemenangan lebih tinggi dan gameplay yang memanjakan mata. Tak heran jika slot bonus 100% kini menjadi tempat nongkrong baru bagi para pencinta taruhan online di seluruh Indonesia.

1. slot gacor

Menyelami Dunia Slot Gacor yang Seru

Slot gacor bukan sekadar permainan biasa. Di balik tampilannya yang penuh warna dan efek suara yang menggoda, tersimpan potensi kemenangan yang bisa membuat siapa pun bersemangat. Banyak pemain menganggap slot gacor sebagai versi “beruntung” dari slot online — di mana pola kemenangan muncul lebih sering, dan jackpot terasa lebih mudah diraih.

Selain itu, game slot gacor didukung oleh provider besar seperti Pragmatic Play, PG Soft, dan Spadegaming yang terus berinovasi menciptakan tema-tema seru, mulai dari petualangan, mitologi, hingga fantasi modern. Setiap putaran menghadirkan sensasi baru yang bikin pemain enggan berhenti bermain.

Kenapa Banyak Pemain Beralih ke Slot Gacor?

Salah satu alasan utama banyak orang memilih situs slot gacor adalah karena kemudahan bermain dan peluang menangnya yang lebih tinggi. Tidak perlu strategi rumit — cukup keberanian, sedikit keberuntungan, dan manajemen saldo yang baik. Situs slot gacor juga dikenal memiliki RTP (Return to Player) tinggi, yang berarti peluang kemenangan pemain lebih besar dibanding situs biasa.

Selain itu, kenyamanan dan keamanan juga menjadi daya tarik utama. Situs slot gacor biasanya dilengkapi dengan sistem transaksi cepat, mulai dari bank lokal, e-wallet, hingga metode pembayaran modern seperti QRIS. Dukungan customer service yang siap 24 jam pun membuat pemain merasa lebih tenang selama bermain.

Kesimpulan

Slot gacor online kini bukan hanya sekadar permainan, tapi sudah menjadi gaya hidup baru bagi banyak orang yang mencari hiburan dengan peluang menang nyata. Dengan tampilan modern, fitur menarik, serta potensi jackpot besar, situs slot gacor berhasil menciptakan pengalaman bermain yang seru dan menguntungkan.

1. zodiakslot
2. zodiakslot
3. zodiakslot

Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi adrenalin sekaligus peluang cuan, mencoba situs slot gacor bisa jadi pilihan terbaik untuk mengisi waktu santai dengan keseruan tanpa batas.

      Negara ini dalam keadaan ”emergency” terkait pemberantasan korupsi. Terungkapnya kasus-kasus korupsi kelas kakap baru-baru ini, menimbulkan kegaduhan di sosial media. Netizen menyandingkan kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara paling banyak, dengan membuat klasemen dalam Liga Korupsi Indonesia.

      Pimpinan klasemen liga diduduki oleh kasus korupsi di Pertamina yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai 1 kuadriliun. Selanjutnya peringkat kedua diikuti oleh kasus korupsi di PT Timah Tbk yang merugikan negara Rp300 triliun, korupsi di perusahaan BUMN ini menyangkut tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung. Kasus korupsi BLBI menyusul di peringkat ketiga, dengan kerugian negara meliputi 138 triliun.

      Peringkat keempat dan kelima, diikuti oleh kasus korupsi penyerobotan lahan PT Duta Palma Group yang mengakibatkan kerugian negara Rp78 triliun, dan kasus korupsi PT TPPI sebesar Rp37,8 triliun. Menyusul peringkat keenam kasus korupsi PT ASABRI yang melibatkan dana milik prajurit TNI, Polri, dan ASN yang diinvestasikan dalam saham dan reksa dana bermasalah sebesar Rp22,7 triliun. Posisi ketujuh ditempati oleh kasus korupsi PT Jiwasraya  (Persero) yang gagal membayar polis nasabah dengan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.

      Memalukan memang, seolah korupsi telah menjadi suatu ”budaya” yang mendarah daging para koruptor. Istilah yang pernah disampaikan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai bentuk keprihatinan terhadap korupsi yang terjadi di Republik ini. Perbuatan korupsi sebagai ”budaya” yang menyengsarakan kehidupan rakyat karena hak-hak rakyat yang dirampas untuk kepentingan pribadi dan kelompok, baik pejabat negara, pimpinan perusahaan, politisi, dan penguasa.           

      Melihat rentetan kasus korupsi yang terjadi, tentu kita bisa memahami bahwa pemberantasan kasus korupsi di Republik ini telah berada di titik nadir. Untuk itu perlu dilakukan langkah progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemiskinan koruptor melalui perampasan aset.

      Perampasan Aset Koruptor

      Rasanya tidak kurang upaya dan daya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Mulai dari sosialisasi dan edukasi yang masif dari pemerintah dan NGO, meningkatkan kualitas SDM dan penghasilan aparatur negara, dan penguatan kontrol masyarakat dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

      Dalam pranata hukum Indonesia, perampasan aset merupakan bagian pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (b) KUHP. Konsekwensi dari perampasan aset sebagai pidana tambahan bahwa perampasan aset tidak bisa berdiri sendiri dan selalu mengikuti pidana pokoknya. Artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

     Berdasarkan hukum acara formil, ketentuan yang mengatur perampasan aset diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Dengan menggunakan mekanisme perampasan aset sebagaimana diatur dalam KUHAP, praktik perampasan aset membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini tentu memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakan dalam tindak pidana.

      Mekanisme perampasan aset secara perdata juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, dalam ketentuan tersebut diatur apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.

      Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diharapkan dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana. Namun di sisi lain, mekanisme perdata yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi juga belum maksimal karena proses perdata yang menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Hal ini tentu tidak cukup efektif guna melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

      Terkait hal tersebut, perlu dilakukan pemberlakukan RUU Perampasan Aset yang telah selesai disusun oleh sejak 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam ranah legislatif, perkembangan terakhir RUU Perampasan Aset gagal masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset berhasil masuk Prolegnas prioritas 2023 dan 2024 meski juga tidak kunjung dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

     Menurut penulis, political will para legislator patut dipertanyakan terkait dengan pemberlakuan RUU Perampasan Aset. DPR harus serius untuk memasukan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026. Sebab RUU Perampasan Aset merupakan alternatif solusi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

      Norma yang berlaku pada RUU Pemberantasan aset tidak berorientasi pada penghukuman badan (pidana penjara) terhadap pelaku kejahatan, tapi lebih penyelamatan atau upaya pengembalian aset negara yang dilarikan atau disembunyikan pelaku kejahatan. Materi muatan RUU Perampasan Aset lebih revolusioner dalam proses penegakan hukum perampasan aset hasil kejahatan, sebab terdapat tiga paradigma baru yang termuat dalam RUU Perampasan Aset.

     Pertama, pihak yang didakwa dalam tindak pidana tidak hanya subjek hukum pelaku kejahatan, tapi juga aset yang diperoleh hasil kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan.

Kesimpulan

     Materi muatan RUU Perampasan Aset merupakan upaya paksa dari negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Namun, perampasan aset tak menghapus kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap aset yang telah dinyatakan dirampas negara tak dapat dimintakan untuk dirampas kembali. Dengan berlakunya RUU Perampasan Aset, kita berharap dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum dan mempercepat pemulihan kerugian negara.

        Kejaksaan Agung sedang menunjukkan trend positif dalam penindakan tindak pidana korupsi kelas kakap. Setelah mengungkapkan korupsi timah yang merugikan negara senilai Rp271 triliun pada medio tahun 2024. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung berhasil mengungkapkan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Periode 2018-2023 yang melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta, diperkirakan telah merugikan negara hampir Rp200 triliun.

        Kerugian tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri senilai Rp35 triliun, pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan mark-up harga melalui broker yang merugikan negara Rp11,7, serta peningkatan biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN 2023, dengan nilai kerugian mencapai Rp147 triliun.

        Dari rentetan kasus korupsi di Indonesia yang telah dijatuhi putusan oleh hakim, seolah tidak memberikan efek jera terhadap koruptor. Sebagaimana halnya kasus korupsi timah pada pengadilan tingkat pertama divonis 6,5 tahun penjara, namun putusan tersebut dianulir pada PT DKI Jakarta menjadi 20 tahun penjara. Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi daripada tuntutan jaksa 12 tahun terhadap Harvey.

        Kita tentu sangat mengapresiasi putusan hakim tingkat banding yang memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara. Karena perbuatan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

       Presiden Prabowo Subianto juga memperlihatkan komitmen serius untuk memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini tentu menjadi garansi pada publik bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya. Untuk itu, pemidanaan terhadap korupsi kelas kakap yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar harus dijatuhi hukuman maksimal atau hukuman terberat.

       Idealnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Maka, penjatuhan pidana mati untuk koruptor kelas kakap yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar merupakan pilihan yang bijak dan rasional, karena bisa memberikan efek jera bagi para pelaku.

        Dalam sejarah penegakan tindak pidana korupsi di Republik ini, belum pernah dijatuhkan pidana mati kepada koruptor. Hukuman paling berat terjadi pada kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terlibat dalam kasus suap sengketa Pilkada. Hal ini menunjukan bahwa penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi kakap masih sulit untuk direalisasikan.

Penafsiran UU Tipikor

        Pranata hukum yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yang menyatakan ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

        Dalam penerapan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, banyak faktor yang berpengaruh khususnya dalam hal pemahaman subtansi UU Tipikor. Pertama, kata “dapat” dalam substansi pasal tersebut. Kata dapat bersifat fakultatif dan subyektif, artinya penerapan pidana mati mempunyai makna tidak wajib atau tidak mengikat serta tergantung penafsiran dan keyakinan aparat penegak hukum, baik jaksa dalam tahap penuntutan maupun hakim dalam memutuskan suatu perkara.

        Selanjutnya pembatasan penafsiran ”keadaan tertentu” dalam penjelasan UU Tipikor, yang dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

        Berdasarkan penafsiran “keadaaan tertentu” dalam UU Tipikor, maka dipastikan hanya koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu bencana alam nasional, pengulangan korupsi atau krisis ekonomi yang dapat dijatuhi pidana mati.

        Bagaimana halnya dengan para koruptor yang mengakibatkan kerugian negara seperti kasus korupsi Harvey cs dan kasus korupsi Pertamina, apakah bisa dijatuhi pidana mati oleh Hakim. Mengingat kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini sangat besar dan dahsyat, namun tidak memenuhi unsur ”keadaan tertentu”.

        Menurut penulis, penafsiran ”keadaan tertentu” dalam penjelasan UU Tipikor perlu dirumuskan secara eksplisit lebih luas sehingga memiliki parameter yang jelas dan terukur, serta dapat mengakomodir korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

        Senada dengan hal tersebut, menurut mantan Ketua KPK Busyro M terdapat tiga kriteria utama yang bisa membuat koruptor layak dihukum mati, yakni (a) korupsi lebih dari Rp. 100 miliar, menyebabkan kerugian publik yang besar; (b) korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara, dan (c) korupsi dilakukan berulang kali.

Kesimpulan

       Dampak korupsi bukan hanya sekedar kerugian negara, tapi merupakan aksi pengkhianatan terhadap kehidupan sosial dan budaya. Perbuatan tersebut menghasilkan polarisasi ekonomi yang berdampak pada kemiskinan secara struktural terhadap seluruh lapisan masyarakat. Tidaklah salah apabila korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat.

       Memang penerapan pidana mati terhadap kasus korupsi terdapat pro kontra dari para praktisi dan akademisi. Namun, sifat tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime, merupakan tindak pidana yang dapat disejajarkan dengan tindak pidana luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau kejahatan genosida. Untuk itu, perlu ketegasan dan kejelasan rumusan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor beserta penjelasannya, sehingga aparat penegak hukum dapat mengaplikasikan dengan baik dalam prakteknya.

         Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim.terbesar, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat pada beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan pada aspek materi saja, tetapi luas daripada itu  yang meliputi aspek kemakmuran, kehidupan yang lebih baik, persaudaran, dan dimensi iman pada setiap urusan manusia. Sehingga sistem ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia. 

         Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia telah dirancang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan ini adalah peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sasaran strategi utama dalam masterplan ini adalah penguatan sektor keuangan syariah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal Indonesia. Dalam waktu bersamaan, strategi ini juga untuk meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan exposure yang lebih luas ke sektor produksi halal.

         Sistem ekonomi syariah yang semakin berkembang tersebut, tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang haramnya riba. Haramnya riba tidak hanya ada dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, riba dipandang sebagai praktik eksploitatif, reduktif, dan destruktif sehingga mendapat kecaman dan larangan yang keras dari berbagai kelompok yang menentangnya. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya berwujud koperasi syariah, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan.

         Menyikapi tuntutan akan payung hukum dalam pembinaan koperasi di Indonesia dan sebagai respon terhadap perkembangan koperasi syariah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan ditetapkannya keputusan ini, keberadaan koperasi syariah di Indonesia bisa dipertanggungjawabkan status hukumnya, mengingat sebelumnya belum ada kebijakan dan regulasi yang khusus mengatur koperasi Syariah di Indonesia.  

         Political will dalam mewujudkan koperasi syariah sebagai badan usaha yang bersifat formal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 516-451-2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah di Sumatera Barat.     

  Kebijakan pada tingkat provinsi tersebut, idealnya harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan menetapkan koperasi syariah sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

        Koperasi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena sesuai dengan karakteristik penduduk Sumatera Barat dengan etnis minangnya yang mempunyai filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsip ekonomi bagi masyarakat minang adalah perilaku secara adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

         Sistem ekonomi koperasi lebih berorientasi kepada masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan modal dan minim akses ke layanan keuangan formal. Nilai lebih koperasi bukan hanya sebagai lembaga keuangan non bank atau lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial. Sebab, koperasi tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu daerah.              

          Koperasi syariah sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhana wata’ala.

         Begitu urgennya kebijakan peningkatan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi daerah, tentu harus diimplementasikan oleh Kepala Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Karena koperasi syariah sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang usaha simpan pinjam yang dilaksanakan dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip syariat Islam, dan berbagai macam jasa yang ditawarkan koperasi syariah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, seperti adanya program peningkatan modal usaha, sewa, dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

        Kita berharap dengan berkembangnya koperasi syariah, dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, praktek rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi dan meresahkan masyarakat akan semakin berkurang dan dapat diantisipasi dengan tumbuhnya koperasi syariah di daerah. Sehingga akan mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhana wata’ala.

      Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sedang menunjukkan trend positif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Setelah mengungkapkan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang-Sicincin yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.28 miliar. Pertengahan juli lalu, Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.7,36 miliar.

        Para tersangka yang berjumlah enam orang, terdiri dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan rekanan dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 junto Pasal 18 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. (Singgalang, 26 Juli 2023)

       Tanpa mengeyampingkan asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menetapkan tersangka tentu didukung oleh alat bukti yang sah, berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

      Melihat rentetan kasus korupsi yang terjadi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah sedemikian bobroknya bangsa ini, sehingga tindak pidana korupsi seolah tiada hentinya terjadi.

        Mengidentifikasi penyebab

        Secara teoritis ada tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Pertama, legal substance (subtansi hukum/peraturan perundang-undangan). Kedua, legal structure (struktur hukum). Ketiga, legal culture (budaya hukum masyarakat). (Lawrence M Friedman, 1975)

        Dalam tindak pidana korupsi, legal substance ialah UU Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kejelasan dan kepastian dalam mengatur delik tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut, delik korupsi dirumuskan dalam tiga puluh jenis tindak pidana. Dapat kita pahami bahwa UU Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara mendetail terhadap delik tindak pidana korupsi.

       Faktor kedua yaitu legal structure atau aparat penegak hukum. Dalam penegakan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh integritas dari aparat hukum itu sendiri. Jika integritasnya tinggi, secara tidak langsung mempunyai korelasi positif terhadap penegakan hukum, begitupun sebaliknya. Apabila integritas aparat hukum rendah, tentu berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

       Secara institusional, terhadap penindakan tindak pidana korupsi. Jaksa Agung S. Burhanuddin telah memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri meningkatkan kinerja dalam penanganan korupsi di daerah. Setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri memiliki target jumlah penanganan perkara dalam setahun, dengan rincian minimal tiga perkara untuk Kejaksaan Negeri dan lima perkara untuk Kejaksaan Tinggi.

        Perintah Jaksa Agung terhadap jajarannya tentu menunjukan komitmen yang serius terhadap penegakan kasus korupsi di daerah. Selain keberhasilan Kejaksaan Agung membongkar kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan fantastis, seperti perkara korupsi BTS Kominfo merugikan keuangan negara Rp.8,32 triliun, kasus Duta Palma Group dengan terdakwa Surya Darmadi yang nilai kerugian mencapai Rp.78 triliun, kasus ekspor CPO terkait minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kasus-kasus lainnya.

        Komitemen Kejaksaan Agung terhadap penegakan hukum, berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan yang berada pada level tertinggi, yaitu mencapai 81,2 persen berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Ini merupakan posisi tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.

        Faktor terakhir legal culture (budaya hukum). Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

        Terjadinya tindak pidana korupsi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Misalnya, di dalam masyarakat standar keberhasilan apabila mempunyai kekayaan dan kebendaan yang bersifat materi. Persepsi kekayaan sebagai standar keberhasilan seseorang, menyebabkan orang tersebut akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

        Memang sangat irasional jika pelaku korupsi, yang sebagian besar adalah pejabat negara  yang digaji dan diberi tunjangan yang cukup besar. Namun, tetap melakukan tindak pidana korupsi.

        Faktor politik atau kepentingan sangat berpengaruh terjadinya korupsi, disamping faktor pribadi individu. Hal ini sebagaimana dikemukakan Daniel S.Lev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini dapat kita uji validitasnya, bagaimana pengaruh politik sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

       Kegagalan dalam pemberantasan korupsi, besar kemungkinan disebabkan oleh praktik politik kotor yang hanya mengakomodir kepentingan golongan atau kelompok. Bagaimana kita akan mampu mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan makmur, sementara praktik politik kotor telah melanda bangsa ini.

       Upaya pencegahan

       Prilaku koruptif yang telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu memerlukan upaya “luar biasa” dalam pencegahannya. Pertama, perbaikan dan rasionalisasi sistem birokrasi. Hal ini merupakan hal sangat substantif dan mendasar yang harus dilakukan. Sistem birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Banyak lembaga pemerintah non kementerian yang keberadaannya menyedot anggaran negara yang cukup besar, dan dianggap memiliki tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih dengan kementerian, sehingga kinerjanya tidak efektif dan optimal.

        Dari aspek peraturan perundang-undangan juga tidak tidak harmonis satu sama lain. Tidak sedikit antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri yang bertentangan satu sama lain. Kondisi seperti ini tentu akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh oknum birokrat.

        Kedua, sosialisasi dan edukasi yang masif dari pemerintah mengenai upaya menyadarkan masyarakat agar tidak menoleransi praktik tindak pidana korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dimulai pada setiap jenjang pendidikan yang dimulai pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Perilaku korupsi jangan sampai menjadi suatu kultur atau kebiasaan. Harus tertanam dalam masyarakat bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan.

        Mahfud MD pernah menegaskan bahwa praktik korupsi merupakan bukan budaya Indonesia. Korupsi tidak bisa disebut budaya, melainkan harus dipandang sebagai kejahatan yang jika berkembang di dalam masyarakat harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum.

        Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur. Penguatan integritas dan kualitas sumber daya aparatur merupakan hal yang sangat krusial, sehingga kebijakan yang akan dilahirkan bermanfaat bagi masyarakat, jauh dari kepentingan politik kotor. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Hatta, “Tak perlu diciptakan undang-undang lain, karena seribu macam undang-undang tak akan ada gunanya kalau moral dari yang berwenang sudah bejat.”  

        Untuk meningkatkan independensi dan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan, pengangkatan aparatur harus objektif dan profesional, sesuai dengan kompetensinya melalui prosedur seleksi jabatan yang ideal, baik, dan transparan.

        Keempat, penguatan kontrol masyarakat. Salah satu bentuk penguatan kontrol masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk regulasi agar masyarakat berhak mengakses semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang.

       Media massa dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana kontrol masyarakat yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Diyakini, media massa memiliki pengaruh kuat dalam menggalang opini publik. Sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

   Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Penghargaan ini pun dianggap suatu prestasi bagi pemerintah daerah. Apabila Pemerintah Daerah mendapatkan penghargaan pada suatu urusan pemerintahan, maka dianggap Pemerintah Daerah tersebut berhasil dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait.

      Hampir seluruh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian seakan berpacu memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Secara prinsip, tentu tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian penghargaan itu positif. Agar Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.

       Namun demikian, apakah penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah secara substansi telah mencerminkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahanan?. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu perlu kita analisa kembali fakta dan kondisi yang ada.

       Setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi berupaya mendapatkan penilaian yang tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diperoleh oleh suatu daerah atas penyajian transaksi-transaksinya ke dalam laporan keuangan. Prediket WTP dianggap sebagai prestasi tertinggi bagi pemerintah daerah. Prediket WTP memberi citra positif kepada kepala daerah sehingga menjadi hal yang bisa “dijual” karena dinilai mempunyai kinerja baik dan bersih dari segi laporan keuangan.

      Hal ini menjadi paradoks, kenapa daerah yang telah mendapatkan WTP masih ada kasus korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh ASN bahkan melibatkan pimpinan tertinggi daerah tersebut. Sebagai contoh, kasus korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang-Sicincin yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.28 miliar, dan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.7,36 miliar.        

      Dalam penyelenggaraan perlindungan anak pun, pada akhir juli kemarin Pemprov. Sumatera Barat mendapatkan penghargaan bergengsi Provinsi Layak Anak (PROVILA) Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI, bersamaan dengan Kota Padang, dan Kota Sawahlunto meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama.

      Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai bahwa daerah tersebut telah mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak.

      Namun, apabila kita lihat fakta yang ada, eskalasi kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Barat menunjukan angka yang cukup tinggi. Data terakhir pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), mencatat ada 517 kasus, dengan rincian kekerasan fisik 148 kasus, psikis 132 kasus, seksual 251 kasus, eksploitasi 7 kasus, trafficking 2 kasus dan penelantaran 31 kasus.

      Penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian kepada pemerintah daerah pun terkesan tumpang tindih. Seperti penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Innovative Government Award kepada daerah yang dinilai inovatif, dengan Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada daerah yang berhasil membuat inovasi dalam penyelenggaran perencanaan dan pembangunan daerah. Kedua penghargaan tersebut mempunyai kesamaan indikator penilaian yaitu inovasi yang diciptakan pemerintah daerah.

     Dapat kita pahami bahwa secara formalitas memang penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah telah menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun secara substansi/esensi masih jauh dan terkesan diabaikan.

     Perlu pemahaman kembali oleh para pemangku kepentingan terhadap tujuan dibentuknya Republik ini oleh founding fathers. Tentu hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mempedomani dan melaksanakan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

     Pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem Pemerintahan Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

      Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada prinsipnya tujuan ini merupakan tujuan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia baik secara individu maupun kolektif.  Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

      Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Memiliki arti mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Kesejahteraan yang sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa akan membawa keselamatan dan kebahagian di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi harus berdasarkan pada nilai Pancasila yaitu keadilan sosial.

      Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sebagai rakyat, kita harus memiliki kesadaran penuh untuk aktif mencerdaskan diri. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi bangsa yang sadar bernegara dan memiliki kesadaran hukum yang baik.

      Dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusunan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     Tujuan negara dalam hal ini tujuan pemerintah daerah, dibuat tidak hanya untuk mencari kekuasaan semata, tetapi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Hal-hal yang bersifat formalitas atau prosedural jangan dijadikan sebagai tujuan utama pelaksanaan pemerintahan. Kepala Daerah harus fokus kepada hal-hal substansial yang dibutuhkan masyarakat yaitu kebutuhan akan pemenuhan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan serta jaminan dari negara.

     Komitmen kuat dan serius sangat dibutuhan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan sebagaimana amanat UUD Tahun 1945, khususnya komitmen kepala daerah yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang jauh dari substansi, tidak ada artinya kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat banyak.