Administrasi

         Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim.terbesar, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat pada beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan pada aspek materi saja, tetapi luas daripada itu  yang meliputi aspek kemakmuran, kehidupan yang lebih baik, persaudaran, dan dimensi iman pada setiap urusan manusia. Sehingga sistem ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia. 

         Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia telah dirancang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan ini adalah peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sasaran strategi utama dalam masterplan ini adalah penguatan sektor keuangan syariah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal Indonesia. Dalam waktu bersamaan, strategi ini juga untuk meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan exposure yang lebih luas ke sektor produksi halal.

         Sistem ekonomi syariah yang semakin berkembang tersebut, tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang haramnya riba. Haramnya riba tidak hanya ada dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, riba dipandang sebagai praktik eksploitatif, reduktif, dan destruktif sehingga mendapat kecaman dan larangan yang keras dari berbagai kelompok yang menentangnya. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya berwujud koperasi syariah, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan.

         Menyikapi tuntutan akan payung hukum dalam pembinaan koperasi di Indonesia dan sebagai respon terhadap perkembangan koperasi syariah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan ditetapkannya keputusan ini, keberadaan koperasi syariah di Indonesia bisa dipertanggungjawabkan status hukumnya, mengingat sebelumnya belum ada kebijakan dan regulasi yang khusus mengatur koperasi Syariah di Indonesia.  

         Political will dalam mewujudkan koperasi syariah sebagai badan usaha yang bersifat formal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 516-451-2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah di Sumatera Barat.     

  Kebijakan pada tingkat provinsi tersebut, idealnya harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan menetapkan koperasi syariah sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

        Koperasi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena sesuai dengan karakteristik penduduk Sumatera Barat dengan etnis minangnya yang mempunyai filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsip ekonomi bagi masyarakat minang adalah perilaku secara adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

         Sistem ekonomi koperasi lebih berorientasi kepada masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan modal dan minim akses ke layanan keuangan formal. Nilai lebih koperasi bukan hanya sebagai lembaga keuangan non bank atau lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial. Sebab, koperasi tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu daerah.              

          Koperasi syariah sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhana wata’ala.

         Begitu urgennya kebijakan peningkatan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi daerah, tentu harus diimplementasikan oleh Kepala Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Karena koperasi syariah sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang usaha simpan pinjam yang dilaksanakan dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip syariat Islam, dan berbagai macam jasa yang ditawarkan koperasi syariah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, seperti adanya program peningkatan modal usaha, sewa, dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

        Kita berharap dengan berkembangnya koperasi syariah, dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, praktek rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi dan meresahkan masyarakat akan semakin berkurang dan dapat diantisipasi dengan tumbuhnya koperasi syariah di daerah. Sehingga akan mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhana wata’ala.

      Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sedang menunjukkan trend positif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Setelah mengungkapkan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang-Sicincin yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.28 miliar. Pertengahan juli lalu, Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.7,36 miliar.

        Para tersangka yang berjumlah enam orang, terdiri dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan rekanan dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 junto Pasal 18 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. (Singgalang, 26 Juli 2023)

       Tanpa mengeyampingkan asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menetapkan tersangka tentu didukung oleh alat bukti yang sah, berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

      Melihat rentetan kasus korupsi yang terjadi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah sedemikian bobroknya bangsa ini, sehingga tindak pidana korupsi seolah tiada hentinya terjadi.

        Mengidentifikasi penyebab

        Secara teoritis ada tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Pertama, legal substance (subtansi hukum/peraturan perundang-undangan). Kedua, legal structure (struktur hukum). Ketiga, legal culture (budaya hukum masyarakat). (Lawrence M Friedman, 1975)

        Dalam tindak pidana korupsi, legal substance ialah UU Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kejelasan dan kepastian dalam mengatur delik tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut, delik korupsi dirumuskan dalam tiga puluh jenis tindak pidana. Dapat kita pahami bahwa UU Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara mendetail terhadap delik tindak pidana korupsi.

       Faktor kedua yaitu legal structure atau aparat penegak hukum. Dalam penegakan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh integritas dari aparat hukum itu sendiri. Jika integritasnya tinggi, secara tidak langsung mempunyai korelasi positif terhadap penegakan hukum, begitupun sebaliknya. Apabila integritas aparat hukum rendah, tentu berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

       Secara institusional, terhadap penindakan tindak pidana korupsi. Jaksa Agung S. Burhanuddin telah memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri meningkatkan kinerja dalam penanganan korupsi di daerah. Setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri memiliki target jumlah penanganan perkara dalam setahun, dengan rincian minimal tiga perkara untuk Kejaksaan Negeri dan lima perkara untuk Kejaksaan Tinggi.

        Perintah Jaksa Agung terhadap jajarannya tentu menunjukan komitmen yang serius terhadap penegakan kasus korupsi di daerah. Selain keberhasilan Kejaksaan Agung membongkar kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan fantastis, seperti perkara korupsi BTS Kominfo merugikan keuangan negara Rp.8,32 triliun, kasus Duta Palma Group dengan terdakwa Surya Darmadi yang nilai kerugian mencapai Rp.78 triliun, kasus ekspor CPO terkait minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kasus-kasus lainnya.

        Komitemen Kejaksaan Agung terhadap penegakan hukum, berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan yang berada pada level tertinggi, yaitu mencapai 81,2 persen berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Ini merupakan posisi tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.

        Faktor terakhir legal culture (budaya hukum). Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

        Terjadinya tindak pidana korupsi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Misalnya, di dalam masyarakat standar keberhasilan apabila mempunyai kekayaan dan kebendaan yang bersifat materi. Persepsi kekayaan sebagai standar keberhasilan seseorang, menyebabkan orang tersebut akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

        Memang sangat irasional jika pelaku korupsi, yang sebagian besar adalah pejabat negara  yang digaji dan diberi tunjangan yang cukup besar. Namun, tetap melakukan tindak pidana korupsi.

        Faktor politik atau kepentingan sangat berpengaruh terjadinya korupsi, disamping faktor pribadi individu. Hal ini sebagaimana dikemukakan Daniel S.Lev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini dapat kita uji validitasnya, bagaimana pengaruh politik sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

       Kegagalan dalam pemberantasan korupsi, besar kemungkinan disebabkan oleh praktik politik kotor yang hanya mengakomodir kepentingan golongan atau kelompok. Bagaimana kita akan mampu mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan makmur, sementara praktik politik kotor telah melanda bangsa ini.

       Upaya pencegahan

       Prilaku koruptif yang telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu memerlukan upaya “luar biasa” dalam pencegahannya. Pertama, perbaikan dan rasionalisasi sistem birokrasi. Hal ini merupakan hal sangat substantif dan mendasar yang harus dilakukan. Sistem birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Banyak lembaga pemerintah non kementerian yang keberadaannya menyedot anggaran negara yang cukup besar, dan dianggap memiliki tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih dengan kementerian, sehingga kinerjanya tidak efektif dan optimal.

        Dari aspek peraturan perundang-undangan juga tidak tidak harmonis satu sama lain. Tidak sedikit antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri yang bertentangan satu sama lain. Kondisi seperti ini tentu akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh oknum birokrat.

        Kedua, sosialisasi dan edukasi yang masif dari pemerintah mengenai upaya menyadarkan masyarakat agar tidak menoleransi praktik tindak pidana korupsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dimulai pada setiap jenjang pendidikan yang dimulai pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Perilaku korupsi jangan sampai menjadi suatu kultur atau kebiasaan. Harus tertanam dalam masyarakat bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan.

        Mahfud MD pernah menegaskan bahwa praktik korupsi merupakan bukan budaya Indonesia. Korupsi tidak bisa disebut budaya, melainkan harus dipandang sebagai kejahatan yang jika berkembang di dalam masyarakat harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum.

        Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur. Penguatan integritas dan kualitas sumber daya aparatur merupakan hal yang sangat krusial, sehingga kebijakan yang akan dilahirkan bermanfaat bagi masyarakat, jauh dari kepentingan politik kotor. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Hatta, “Tak perlu diciptakan undang-undang lain, karena seribu macam undang-undang tak akan ada gunanya kalau moral dari yang berwenang sudah bejat.”  

        Untuk meningkatkan independensi dan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan, pengangkatan aparatur harus objektif dan profesional, sesuai dengan kompetensinya melalui prosedur seleksi jabatan yang ideal, baik, dan transparan.

        Keempat, penguatan kontrol masyarakat. Salah satu bentuk penguatan kontrol masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk regulasi agar masyarakat berhak mengakses semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang.

       Media massa dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana kontrol masyarakat yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Diyakini, media massa memiliki pengaruh kuat dalam menggalang opini publik. Sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

   Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Penghargaan ini pun dianggap suatu prestasi bagi pemerintah daerah. Apabila Pemerintah Daerah mendapatkan penghargaan pada suatu urusan pemerintahan, maka dianggap Pemerintah Daerah tersebut berhasil dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait.

      Hampir seluruh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian seakan berpacu memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Secara prinsip, tentu tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian penghargaan itu positif. Agar Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.

       Namun demikian, apakah penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah secara substansi telah mencerminkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahanan?. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu perlu kita analisa kembali fakta dan kondisi yang ada.

       Setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi berupaya mendapatkan penilaian yang tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diperoleh oleh suatu daerah atas penyajian transaksi-transaksinya ke dalam laporan keuangan. Prediket WTP dianggap sebagai prestasi tertinggi bagi pemerintah daerah. Prediket WTP memberi citra positif kepada kepala daerah sehingga menjadi hal yang bisa “dijual” karena dinilai mempunyai kinerja baik dan bersih dari segi laporan keuangan.

      Hal ini menjadi paradoks, kenapa daerah yang telah mendapatkan WTP masih ada kasus korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh ASN bahkan melibatkan pimpinan tertinggi daerah tersebut. Sebagai contoh, kasus korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang-Sicincin yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.28 miliar, dan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.7,36 miliar.        

      Dalam penyelenggaraan perlindungan anak pun, pada akhir juli kemarin Pemprov. Sumatera Barat mendapatkan penghargaan bergengsi Provinsi Layak Anak (PROVILA) Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI, bersamaan dengan Kota Padang, dan Kota Sawahlunto meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama.

      Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai bahwa daerah tersebut telah mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak.

      Namun, apabila kita lihat fakta yang ada, eskalasi kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Barat menunjukan angka yang cukup tinggi. Data terakhir pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), mencatat ada 517 kasus, dengan rincian kekerasan fisik 148 kasus, psikis 132 kasus, seksual 251 kasus, eksploitasi 7 kasus, trafficking 2 kasus dan penelantaran 31 kasus.

      Penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian kepada pemerintah daerah pun terkesan tumpang tindih. Seperti penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Innovative Government Award kepada daerah yang dinilai inovatif, dengan Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada daerah yang berhasil membuat inovasi dalam penyelenggaran perencanaan dan pembangunan daerah. Kedua penghargaan tersebut mempunyai kesamaan indikator penilaian yaitu inovasi yang diciptakan pemerintah daerah.

     Dapat kita pahami bahwa secara formalitas memang penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah telah menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun secara substansi/esensi masih jauh dan terkesan diabaikan.

     Perlu pemahaman kembali oleh para pemangku kepentingan terhadap tujuan dibentuknya Republik ini oleh founding fathers. Tentu hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mempedomani dan melaksanakan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

     Pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem Pemerintahan Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

      Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada prinsipnya tujuan ini merupakan tujuan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia Indonesia baik secara individu maupun kolektif.  Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

      Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Memiliki arti mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Kesejahteraan yang sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa akan membawa keselamatan dan kebahagian di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi harus berdasarkan pada nilai Pancasila yaitu keadilan sosial.

      Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sebagai rakyat, kita harus memiliki kesadaran penuh untuk aktif mencerdaskan diri. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi bangsa yang sadar bernegara dan memiliki kesadaran hukum yang baik.

      Dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusunan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     Tujuan negara dalam hal ini tujuan pemerintah daerah, dibuat tidak hanya untuk mencari kekuasaan semata, tetapi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Hal-hal yang bersifat formalitas atau prosedural jangan dijadikan sebagai tujuan utama pelaksanaan pemerintahan. Kepala Daerah harus fokus kepada hal-hal substansial yang dibutuhkan masyarakat yaitu kebutuhan akan pemenuhan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan serta jaminan dari negara.

     Komitmen kuat dan serius sangat dibutuhan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan sebagaimana amanat UUD Tahun 1945, khususnya komitmen kepala daerah yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang jauh dari substansi, tidak ada artinya kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Prilaku koruptif telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta empiris menunjukan, persoalan korupsi telah mencapai titik nadir yang sangat rendah. Persoalan korupsi tidak hanya meliputi pada aspek pemerintahan saja, tetapi telah menjelajah aspek kehidupan sosial lainnya. Prilaku koruptif juga telah sampai kepada berbagai tingkatan masyarakat. Struktur sosial, dan pengaruh politik pemerintahan memberikan akses yang sangat luas terhadap timbulnya perilaku korupsi.

Data Transparency Internasional Indonesia pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.

Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan efektif.                                 

Meskipun telah adanya upaya dan kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun hal ini menjadi skeptis apabila dilihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi. Untuk itu harus dipikirkan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan tindak korupsi. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Maka solusi alternatif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah pendekatan keagamaan. Sebab, Hukum Islam sendiri merupakan sumber utama dan bahan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam Fikih atau hukum Islam telah banyak dilakukan kajian tentang konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi mempunyai karakter spesifik. Karena kejahatan korupsi meliputi kejahatan yang langsung dilakukan oleh seseorang melalui kekuasaan yang dijabatnya.

Secara etimologis korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, dan busuk.  Sedangkan dalam bahasa Arab, korupsi disebut dengan risywah yang berarti penyuapan. Risywah juga dimaknai sebagai uang suap. Korupsi sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut fasad (ifsad) dan ghulul  (berkhianat). Ketiga istilah tersebut memiliki rujukan teologis baik dalam Al-Qur’an maupun hadis.

Sesungguhnya dalam Islam telah ada nilai-nilai anti korupsi yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber utama Hukum Islam. Kata Risywah itu sendiri tercantum dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: “Allah melaknat orang yang memberi suap penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya”, yang dimaksud suap disini adalah suatu pemberian suap bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi suap secara melawan hukum.

Perbuatan suap juga dapat dimaknai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Sebab, perbuatan ini merupakan perwujudan ketundukan makhluk pada wujud material selain tuhan yang bertentangan dengan nilai tauhid. Perbuatan ini juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang mendekati syirik yang membebaskan penganutnya dari belenggu-belenggu selain Tuhan.

Alasan apapun untuk melakukan korupsi sangatlah tidak diterima, meskipun untuk kepentingan masyarakat. Argumentasinya suap merupakan perbuatan dosa, dan disisi lain suap merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan kezaliman yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman tindak korupsi tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Namun, secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah ta’zir, yaitu hukuman yang dianggap setimpal dan menjerakan menurut ijtihad hakim, dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara). Hal ini disesuaikan dengan berat ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan. Karena itulah, hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan adalah dengan diberikan teguran atau celaan, dimasukan ke dalam daftar tercela, dinasehati, dan dipecat dari jabatannya, Hukuman cukup berat adalah dera atau cambuk dan pengasingan satu tahun. Jumlah cambukan minimal 39 kali dan maksimum 100 kali sesuai dengan kondisi (jumlah harta yang dikorup, akibatnya, dan kondisi koruptor). Umar bin Khattab misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara satu tahun kepada Mu’iz bin Abdullah karena telah melakukan tindak pemalsuan stempel kas negara (bayt al-mal) kemudian mengambil harta tersebut. Untuk penjara maksimalnya adalah dipenjara hingga mati.

Mengingat bahwa korupsi adalah mengambil harta yang bukan haknya, maka korupsi tampaknya bisa dikategorikan atau diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian. Selain itu kerusakan dari korupsi bersifat massif, dimana dampak yang diakibatkan oleh tindak kejahatan korupsi lebih besar daripada pencurian biasa yang bersifat individual. Apabila korupsi dibandingkan terorisme, maka korupsi lebih berbahaya dari terorisme. Karena korban korupsi adalah rakyat miskin dalam jumlah besar yang banyak terbunuh secara perlahan-lahan.   

Berdasarkan konsep fikih klasik, apabila hukuman bagi tindak pidana korupsi disamakan dengan pencurian, maka hal itu tergantung pada jumlah yang diambil dan akibatnya pada rakyat secara umum. Jika jumlahnya dibawah nilai 93,6 gram emas, maka hukumannya adalah ta’zir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim). Sedangkan jika sebanding dengan nilai itu atau lebih, maka hukumannya adalah potong tangan (QS. Al-Maidah: 38). Namun, jika korupsi itu dinilai sebagai pencurian besar (as-sariqah al-kubra), maka tindak pidana korupsi adalah sama dengan hirabah atau qat’al-tariq (perampokan). Bentuk hukumannya adalah minimal potong tangan kanan dan kaki kiri, dan maksimal dihukum mati dan disalib (dijemur)  (QS. Al-Maidah 33).

Ditetapkannya hukuman potong tangan kanan dan kiri, kemudian tangan dan kaki secara bersilang, dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi tangan dan kaki, dan ruang lingkup kejahatan yang dilakukan sudah sangat melebihi batas semisal barang yang sudah diambil. Hukuman yang diberikan beragam mulai dari dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka, dibuang dari negeri tempat kediamannya kesemua itu sudah sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan dan demikian itu adalah adil.

Sebagian ulama juga berpendapat, selain dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud diatas, si pelaku juga dikenakan ganti rugi, yaitu mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi’I, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2012, terkait fatwa perampasan aset koruptor. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi bukan milik pelaku. Aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh Negara. Kedua, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi pelaku dan tindak boleh dirampas untuk Negara. Ketiga, aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tetap juga tidak bisa dibuktikan asset tersebut adalah miliknya, harus diambil oleh Negara.

Hal yang cukup menarik adalah bila melihat ke beberapa negara yang notabenenya bukan negara Islam, seperti Korea Selatan dan China, tapi berhasil menunjukan eksistensinya sebagai negara yang berhasil meredam laju kejahatan korupsi. Upaya yang diterapkan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratya kepada para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan menciptakan budaya malu dan disiplin para aparat penegak hukumnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduknya sebagian besar muslim, harus memiliki sikap yang lebih dalam hal menghindari dan memberikan hukuman bagi pelaku korupsi, karena dalam Islam terkandung nilai-nilai normatif yang menekankan pada prilaku antikorupsi. Untuk itu, bila budaya korupsi di Indonesia masih belum diatasi secara maksimal, maka metode penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi pertimbaangan.

Pertama, penjatuhan sanksi hukum baik fisik maupun non fisik. Sanksi non fisik dapat dilakukan dengan pemberhentian dari pekerjaan/jabatan sampai penyitaan harta benda yang dimiliki. Sedangkan sanksi fisik, mulai dari potong tangan sampai pada hukum bunuh dengan cara disalib. Kedua, penjatuhan sanksi sosial, seperti dikucilkan dan tidak diterima kesaksiannya. Ketiga, mengenakan sanksi moral, seperti jenazahnya tidak dishalati dan memasukannya namanya dalam daftar orang tercela (seperti mempublikasikan nama-nama meraka baik di media cetak maupun elektronik).

Apabila penerapan syariat Islam dapat diimplementasikan dalam hukum positif, maka semua orang akan berpikir panjang apabila akan melakukan tindak pidana korupsi. Kewajiban kita semua untuk mewujudkan Negara Indonesia yang bebas dari korupsi. Sebab, hukum positif yang ada masih belum maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, pendekatan syariat Islam dalam penanggulangan tindak pidana korupsi menurut penulis perlu menjadi perhatian dan kajian bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional.

      Mohammad Hatta sang tokoh proklamator Indonesia, selain menempuh pendidikan formal di sekolah Belanda, juga dididik dan dibesarkan dalam lingkungan ‘Surau’. Kakeknya dari pihak ayah, Syaikh Abdurrahman seorang Mursyid Naqsyabandiyyah Khalidiyah dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar. Bahkan kakeknya bermaksud akan membawa Hatta ke Mekkah untuk melanjutkan pelajaran di bidang agama ke Al-Azhar Mesir. Mohammad Hatta pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Kuatnya pengaruh pendidikan ‘Surau’ inilah menjadikan Mohammad Hatta dikenal dengan kesederhanaan, integritas dan kejujurannya.

        Sejarah mencatat, Mohammad Hatta mewariskan keteladanan untuk bangsa Indonesia. Apalagi dalam kondisi sekarang, sulit menemukan teladan dari para elite negara ini, baik di pusat maupun di daerah. Kita merindukan sosok tokoh bangsa, sederhana, dan konsisten pada nilai-nilai yang dianutnya, yang mengajarkan kepada kita kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

        Kejujuran dan integritas seolah menjadi barang yang langka dan sulit untuk kita temui. Prilaku koruptif  telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta empiris menunjukan, persoalan korupsi telah mencapai titik nadir yang sangat rendah. Persoalan korupsi tidak hanya meliputi pada aspek pemerintahan saja, tetapi telah menjelajah aspek kehidupan sosial lainnya. Prilaku koruptif juga telah sampai kepada berbagai tingkatan masyarakat. Struktur sosial, dan pengaruh politik pemerintahan memberikan akses yang sangat luas terhadap timbulnya perilaku korupsi.

        Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia terjun bebas sepanjang sejarah reformasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.

        Mohammad Hatta pernah menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan suatu masalah yang sulit sekali, lebih-lebih karena Pemerintah Indonesia ini tidak mempunyai cukup anggaran untuk memperbaiki nasib pegawainya. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk menghapuskan korupsi sekarang ini adalah dengan jalan mengadakan rasionalisasi di setiap instansi pemerintah. Akan tetapi dengan catatan inflasi harus dikendalikan.

        Pelaksanaan rasionalisasi bisa dipahami sebagai kebijakan pemerintah melakukan efisiensi belanja pegawai dengan mengurangi jumlah PNS yang tidak mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi, dan menguatkan kapasitas fiskal negara.

        Salah contoh pelaksanaan rasionalisasi di bidang anggaran yaitu penetapan belanja pegawai pemerintah daerah maksimal 30 persen berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sebagai antitesis, disaat bersamaan Pemerintah Pusat melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara besar-besaran di seluruh Indonesia sejak 2 tahun terakhir. Untuk tahun 2023 akan dibuka 1.030.751 formasi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

        Kebijakan ambigu pemerintah pusat ini tentu menjadi beban bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya kebijakan pengangkatan PPPK dilakukan pemerintah pusat, namun anggaran pembayaran gaji dibebankan pada pemerintah daerah, sehingga kewajiban rasionalisasi anggaran sebagai amanat UU HKPD sulit dilakukan, khususnya bagi pemerintah daerah dengan belanja pegawai melebihi 50 persen.

        Pandangan Hatta terhadap penjatuhan hukuman kepada koruptor haruslah hukuman terberat atau hukuman maksimal. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan dalam lembaga yang membina mental dan moral rakyat seperti Departemen Agama. Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin, lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang tetapi oknum pegawainya melakukan suatu perbuatan yang tercela.

        Faktanya, tidak jarang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan putusan bebas. Sebagai contoh, vonis bebas korupsi berjamaah pembebasan lahan jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Namun putusan bebas tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman secara bervariasi sesuai kadar berat ringan perbuatannya kepada 13 terdakwa.

       Argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum selalu berpatokan pada teori proporsionalitas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih mempertimbangkan besar kecil kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa dengan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal lain yang meringankan pada diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan.

       Apabila kita korelasikan dengan pandangan Hatta, idealnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Pemberian hukuman terberat atau maksimal kepada pelaku korupsi adalah sebagai efek jera dan melindungi kepentingan rakyat yang tercederai.

        Untuk itu, penerapan sanksi yang ideal untuk kasus tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian kecil di Indonesia saat ini ialah tetap menjatuhkan pidana pada batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan.

        Pandangan Hatta terhadap penegakan hukum kasus korupsi juga patut dicermati, bahwa dengan undang-undang yang telah ada, korupsi di Indonesia dapat dihilangkan asal saja pejabat-pejabat yang berwenang mau bertindak. “Tak perlu diciptakan undang-undang lain, karena seribu macam undang-undang tak akan ada gunanya kalau moral dari yang berwenang sudah bejat,” kata Hatta.

        Pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang ini sangatlah tergantung dari pelaksanaan kekuasaan yang ada di tangan pihak berwenang. Sebab, aparat hukum yang merupakan bagian dari struktur hukum (legal structure) kinerjanya sangat tergantung dari budaya hukum (legal culture) masyarakat.

        Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

        Berdasarkan rilis dari Ombudsman RI, laporan yang diterima terkait substansi hukum, hak asasi manusia, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum mencapai 1.120 laporan. Hal ini berbeda jauh dengan laporan terhadap lembaga non penegak hukum sebanyak 99 laporan. Dari data yang tersebut, dapat kita pahami bahwa kinerja sektor penegakan hukum masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan.  

       Dengan momentum kemerdekan Republik Indonesia ke-78 tahun, mari kita teladani kesederhanaan, kejujuran, dan integritas dari Sang Proklamator Mohammad Hatta. Sebagai warisan yang “indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.” Tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.