Mohammad Yamin, pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena gagasan konsep bernegaranya lahir di Sawahlunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeene Middelbare School (AMS) Yokyakarta. Pendidikan tinggi ditempuh Yamin di Rechtshoogeshool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta), yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932.

      Walaupun berpendidikan tinggi hukum, Yamin juga seorang sastrawan, sejarawan, dan budayawan. Ia dikenal sebagai pelopor puisi modern, pra pujangga baru dalam kesusasteraan Indonesia modern.

      Dalam sejarah pergerakan kebangsaan, Yamin mempunyai peranan yang penting pada saat diadakannya Kongres Pemuda I tanggal 30 April-2 Mei 1926. Sebagai salah seorang pembicara, ia membahas masalah mengenai bahasa-bahasa dan kesusasteraan Indonesia. Selanjutnya diakhir pidato, Yamin menyebutkan bahwa sejarah Indonesia telah menuju ke arah nasionalisasi dan kemerdekaan bangsa.

      Pada saat diadakannya Kongres Pemuda II tahun 1928, Yamin menuliskan gagasan “Sumpah Pemuda” diatas kertas yang disampaikan kepada Soegondo Djojopoespito yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kongres. “Ik he been eleganter formulering voor de resolotie (saya punya rumusan resolusi yang elegan),” kata Yamin kepada Soegondo, dikutip dari buku Mengenang Maha Putra Prof. Mr. H. Mohammad Yamin Pahlawan Nasional RI (2003). Rumusan itu kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.

      Sumpah Pemuda, merupakan tonggak awal dari para pemuda Indonesia untuk menggalang kekuatan membangun kepribadian bangsa. Sebab, dalam Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai luhur yaitu nilai kebersamaan dan persaudaraan, toleransi, tanggungjawab dan disiplin diri, wawasan, dan nasionalisme.

      Tujuan yang ingin ditegaskan oleh Sumpah Pemuda adalah mewujudkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Sehingga sejak tanggal 28 Oktober 1928, merupakan tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia yang mula bersifat kedaerahan atau primordial menjadi bersifat nasional. Secara implisit Sumpah Pemuda mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak untuk merdeka terbebas dari penjajahan bangsa lain.

      Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas badan ini untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia merdeka.

      Selama masa tugasnya, badan ini mengadakan dua kali sidang umum. Dalam sidang umum yang pertama para anggota BPUPKI  membahas berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan persiapan Indonesia merdeka, antara lain syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara dan dasar negara. Yamin menjadi salah satu anggota dalam Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

      Yamin menjadi orang pertama yang mengemukakan pemikirannya mengenai dasar negara, tertuang dalam suatu karya perenungan dan pemikiran yang berjudul asas dan dasar negara Indonesia, yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945.  

      Pada sidang tersebut, Yamin memulai pidatonya dengan mengatakan kewajiban yang terpikul diatas kepala kedua belah bahu ialah suatu kewajiban yang sangat istimewa, kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan.

      Disini terlihat kenegarawanan Yamin dalam sidang perumusan dasar negara Indonesia, Yamin mengingatkan kepada peserta sidang untuk memberikan kontribusi waktu, pikiran, dan tenaga dalam penyusunan dasar dan susunan negara. Sebab, kontribusi peserta sidang sangat diperlukan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan kemana haluan negara ini akan diarahkan.

      Yamin juga menyampaikan konsep pemikiran Pancasila ke dalam lima hal pokok yaitu mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Konsep tersebut dirumuskan berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya sebagai sebuah bangsa.

      Salah satu sumbangsih pemikiran Yamin pada sidang BPUPKI  tanggal 11 Juli 1945, yaitu agar dimasukannya hak asasi manusia dalam konstitusi. Sedangkan Soepomo berpendapat bahwa Negara Indonesia harus mengedepankan paham kekeluargaan, bukan hak asasi manusia yang merupakan paham individualisme yang diimpor dari barat.

      Pandangan Soepomo agar jangan menyandarkan negara kita pada aliran perseorangan atau individualistik, akan tetapi pada aliran kekeluargaan. Karena menurut pemikiran Soepomo aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran dan tidak perlu mengadakan declaration of rights dalam konstitusi yang akan dibentuk. Perdebatan tokoh bangsa tersebut dapat kita ketahui sebagaimana tercatat dalam Buku Risalah BPUPKI dan PPKI terbitan Sekretaris Negara.

      Dalam kongres tersebut, Yamin menyampaikan agar kita memastikan diakomodirnya hak-hak rakyat dalam konstitusi. Sebagai negara hukum, apabila hak rakyat itu tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, maka telah terjadi kekeliruan dalam penyusunan undang-undang hukum dasar suatu negara. Hal ini mengandung makna bahwa semua warga penduduk baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing memiliki hak konstitusional. Untuk itu, perlindungan kemerdekaan warga negara harus dimaksukkan ke dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar ini segala hak perlindungan warga negara harus dimasukkan dalam pasal undang-undang secara jelas.

      Yamin juga menyampaikan bahwa negara yang akan kita susun bukanlah negara kecil, bukan negara sederhana, melainkan negara yang sehebat-hebatnya, sehingga dalam penyusunan konstitusi  haruslah memenuhi kepentingan rakyat, yaitu menyusun suatu konstitusi yang tidak saja sempurna, melainkan juga sepenuh-penuhnya sempurna, sehingga sungguh-sungguh menjadi bayangan kemauan rakyat yang begitu banyaknya di dalam tumpah darah kita dan yang begitu hebatnya.

      Oleh sebab itu, konstitusi ini hendaklah berisi bahan-bahan yang jelas, tidak saja tentang penyusunan negara, tetapi juga berisi syarat-syarat tentang kesejahteraan dan hak-hak rakyat tentang perlindungan kemerdekaan ini, berbicara, berkumpul dan lain-lainnya dan ringkasnya menjamin keadaan yang lebih selamat dan lebih sentausa daripada keadaan dulu, kehidupan yang lebih senang dan makmur dalam negara yang dicita-citakan itu.

      Pemikiran dan pandangan Yamin merumuskan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, disebabkan Yamin lahir dari lingkungan Minangkabau yang egaliter. Semua orang dianggap kedudukannya sama, sesuai dengan peribahasa yang berlaku di ranah Minangkabau, duduak samo randah tagak samo tinggi.

      Sifat egaliter masyarakat Minangkabau, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal: pertama bahasa, kedua agama. Bahasa Minang merupakan varian bahasa melayu. Bahasa Melayu tidak mengenal hierarki. Tidak seperti bahasa daerah di Jawa yang memiliki tingkatan. Sedangkan faktor kedua adalah agama, dalam hal ini agama Islam. Dalam agama Islam mengajarkan kesetaraan, semua orang sama kedudukannya di mata Tuhan, yang membedakan hanya ketakwaan tiap orang.

      Semangat Yamin dalam memperjuangkan hak asasi manusia tidak hanya dalam hal pembentukan dasar negara di awal berdirinya Republik Indonesia. Restu Gunawan dalam bukunya “Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan” menjelaskan kiprah Yamin sebagai Menteri Kehakiman pada periode 1951-1952.

      Yamin membebaskan 950 tahanan politik yang ditahan oleh pihak tentara sejak tahun 1949 tanpa proses penuntutan, sebab tahanan tersebut ditangkap tanpa ada alasan yang jelas, yang kebanyakan terdiri dari bekas anggota laskar Bambu Runcing Tan Malaka pimpinan Chaerul Saleh. Akibat kebijakan tersebut, Yamin diserang Dewan Perwakilan Rakyat, kalangan sipil, partai-partai oposisi, dan pers. Protes juga dilancarkan pihak tentara, terutama dari Divisi Siliwangi, dan berujung pada krisis di Kabinet Sukiman-Suwirjo, yang menyebabkan Yamin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kehakiman.

      Terlepas dari sejarah kontroversi Mohammad Yamin sebagai tokoh nasional. Sumbangsih pemikiran Mohammad Yamin dalam sejarah bangsa Indonesia, harus menjadi teladan bagi bangsa ini. Khususnya bagi generasi muda agar dapat meneladani pemikiran, semangat persatuan, dan cinta tanah air. Sehingga akan mewujudkan generasi emas Indonesia, generasi yang memiliki integritas yang baik, berkarakter sebagai bangsa Indonesia dan berkompeten di bidangnya.

Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

Terus Melaju untuk Indonesia Maju.

      Genderang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak semakin terdengar. Berdasarkan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024, telah ditetapkan jadwal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 27 November 2024.

        Walaupun tahapan pelaksanaan kampanye dijadwalkan pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024. Namun suasana kampanye mulai terasa. Akun buzzer di media sosial mulai bermunculan, yang memuat konten negatif pasangan calon kepala daerah. Sebab, berdasarkan hasil studi media sosial merupakan media yang paling efektif digunakan oleh buzzer politik.

        Pilkada serentak tersebut tentu tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak sebesar Rp71,3 triliun, alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani menjelaskan, alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun.

       Besarnya anggaran yang dialokasikan dalam perhelatan Pilkada serentak, tentu menjadi pertanyaan, apakah kepala daerah yang terpilih merupakan kepala daerah yang sesuai harapan masyarakat?, yaitu kepala daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan mengimplementasikan nilai anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

       Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 sampai Januari 2023, tak kurang 25 gubernur dan 163 bupati/wali kota telah diciduk oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Terakhir yang paling anyar, kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Malaku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba yang menerima suap sebesar Rp5 miliar dan gratifikasi hampir Rp100 miliar.

      Data-data tersebut tidak diatas tentu sulit diterima oleh nalar publik. Kemana nurani kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat dan telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, malah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Di sisi lain, sebagian besar rakyat ini masih dihinggapi kemiskinan dan kesulitan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari, hampir menyentuh angka 26 juta orang (data BPS 2024).

        Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (white collar crime), karena kejahatan ini memiliki dampak yang sangat siginifikan terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara dan menyengsarakan rakyat. Hal tersebut dapat kita rasakan bersama. Perekonomian yang semakin turun, tingginya angka kemiskinan, dan mahalnya harga barang/jasa, dan akses pelayanan publik.

        Dampak buruk korupsi pada perekonomian negara, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Sebab, investor enggan masuk ke negara dengan korupsi yang tinggi. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan kelembagaan yang buruk. Suap dan pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian.

        Momen Pilkada serentak ini hendaknya menjadi instrumen bagi publik untuk memilih calon kepala daerah yang berkarakter dan mengusung visi antikorupsi. Kita berharap dengan rentetan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, tidak menyurutkan masyarakat untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin daerahnya. Untuk itu, kita sebagai pemilih perlu mempunyai indikator dalam memilih kepala daerah.

Penelusuran Rekam Jejak

        Rekam jejak jejak calon kepala daerah penting untuk diketahui. Penelusuran rekam jejak ini untuk mengenal lebih dekat dengan calon kepala daerah. Baik itu prestasi maupun hal-hal “minus” sehingga masyarakat pemilih dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan pilihan yang tepat dalam memilih.

        Di era digital sekarang kita disuguhkan informasi yang sangat cepat. Pemanfaatan media sosial sangat efektif untuk menelusuri jejak calon kepala daerah. Namun kita sebagai masyarakat harus bijak untuk memilih informasi yang layak dikonsumsi. Sebab, banyak akun buzzer yang menyampaikan informasi menyesatkan dan membuat gaduh kontestasi Pilkada serentak.

        Rekam jejak yang baik dan berpihak kepada rakyat akan bekerja untuk kejahteraan rakyat sesuai undang-undang, sebaliknya rekam jejak yang buruk hanya akan mementingkan kepentingan dirinya, partai politik, dan kelompoknya.

Integritas Tinggi

        Calon kepala daerah harus mempunyai integritas yang tinggi. Hal itu terlihat bagaimana komitmen calon kepala daerah dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tertuang di dalam visi dan misinya.

        Salah satunya yaitu komitmen dalam hal peningkatan kualitas layanan publik. Banyak aspek terkait dengan layanan publik, seperti penyediaan layanan pendidikan yang bebas pungli, peningkatan akses masyarakat untuk rumah layak huni, penyediaan air yang bersih, dan pelayanan sosial bagi masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan bagi masyarakat.

        Peningkatan infrastruktur jalan bagi masyarakat merupakan hal sangat vital. Sebab, jalan merupakan urat nadi perekonomian. Jalan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan membuka akses-akses yang potensial untuk pengembangan usaha masyarakat. Suatu hal mubazir dan sia-sia apabila suatu daerah mempunyai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, namun akses yang dilalui rusak dan berlubang sehingga hal ini mengurungkan niat wisatawan ke tempat tersebut.

        Isu lingkungan hidup juga harus menjadi porsi utama bagi calon kepala daerah. Sebab berdasarkan undang-undang, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

        Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat, kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat masih aman. Namun fakta di lapangan masih banyak tumpukan sampah berserakan. Bahkan Koran Tempo pada edisi Kamis 29 Februari 2024 menyatakan Sumatera Barat dilanda krisis pengelolaan sampah.

       Perlu adanya kebijakan yang tepat dan strategis dalam hal pengelolaan sampah ini. Bukan hanya sekedar himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun kebijakan pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga, lingkungan jorong/RT sampai tingkat nagari/kelurahan, yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Sehingga pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan.

       Pilihan ada di tangan kita. Sebagai masyarakat pemilih, kita harus bijak dalam menentukan pilihan. Untuk itu, kita harus mempunyai indikator dalam menentukan pilihan, diiantaranya telusuri rekam jejak, dan mempunyai integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah. Semoga kepala daerah yang terpilih nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

     Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan uji publik terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara di Universitas Negeri Padang pada tanggal 4 Agustus 2023. Dalam uji publik tersebut, banyak masukan yang diterima dari pembahas dan peserta. Hampir semua gagasan dan saran pada uji publik tersebut mendorong ASN menjadi lebih profesional. (Singgalang,7 Agustus 2023)

      ASN merupakan isu yang sangat menarik untuk dibicarakan. Sebab, Kemen. PANRB sendiri mengakui bahwa ASN di Indonesia belum sepenuhnya profesional. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang masih jauh dari negara tetangga. Sehingga banyak investor memilih negara tetangga untuk menanamkan modalnya. Walaupun berdasarkan hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022, indeks integritas nasional berada di angka 71,94  yang artinya cukup baik.

     ASN mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 12 UU Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

      Pertanyaan selanjutnya, apakah birokrat ASN dapat bertransformasi menjadi lebih profesional dan bagaimana upaya mewujudkannya?

ASN Berbasis Kompetensi dan Integritas

      Rendahnya kinerja birokrasi atau pegawai ASN, sangat berkorelasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik. Bahkan Kepala Badan Kepegawaian Negaran (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, kemampuan atau performa sumber daya manusia yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Indonesia cukup rendah, saat ini masuk kategori deadwood (kayu mati).

      Untuk itu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dari ASN itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan karier ASN, yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir. Pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan, agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang prima (Komara, 2019).

     Secara umum, kompetensi pegawai ASN dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang diwujudkan melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi.

     Berdasarkan Pasal 21 UU Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

     Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Dalam pengembangan kompetensi, kewajiban setiap instansi pemerintah menyusun rencana pengembangan  kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

     Dalam mewujudkan ASN yang profesional, tidak cukup hanya ASN yang mempunyai kompetensi yang baik, tetapi juga ASN yang mempunyai integritas. Integritas dapat dipahami setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan harus konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. ASN harus menjalankan amanah sesuai dengan sumpah dan janjinya.

      Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi RI, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

      Komisi Pemberantasan Korupsi RI merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

      Integritas yang baik akan melahirkan sikap profesional dalam bekerja. ASN akan bertindak secara jujur dan bertanggungjawab, menjauhi godaan untuk melakukan korupsi. Tanpa integritas, tentu akan mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja.

      Profesionalisme ASN

      ASN mempunyai peranan yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu sangat dibutuhkan ASN yang profesional dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Komara, 2019).

      Untuk mewujudkan ASN yang profesional, penempatan ASN tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Faktanya banyak kita lihat penempatan ASN, khususnya di pemerintah daerah yang terkesan asal-asalan. Sebagai contoh yang terjadi di Pemkab Blitar Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh ASN yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan. Seperti pepatah orang Minang, indak batamu rueh jo buku. Tidak bertemu ruas dengan buku.

      Padahal secara legal formal, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara telah diatur sistem merit. Sistem merit dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, dan melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

      Pengembangan karir yang tidak jelas, hanya berdasarkan like and dislike, dan bermuatan politis, serta tidak mempunyai standar yang jelas dalam hal promosi dan demosi jabatan juga salah satu penyebab sulitnya untuk mewujudkan ASN profesional. Praktik seperti ini akan mengakibatkan ASN tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja. Secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

      Seharusnya pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, sebagaimana amanat Pasal 69 UU Aparatur Sipil Negara.

      Secara legalitas terkait teknis pengaturan manajemen karir ASN, diatur secara jelas dalam Peraturan Menpan. RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Dalam Peraturan Menpan tersebut, telah mengadopsi konsep manajemen pengembangan sumber daya manusia di sektor swasta. Namun, aturan tinggal aturan saja, yang belum terimplementasi dengan baik.

      Komitmen yang kuat

      Butuh komitmen kuat dalam upaya mewujudkan birokrat ASN yang profesional, bukan hanya komitmen pimpinan, tetapi juga komitmen dari ASN sebagai pelaku langsung dalam pelayanan publik. Sinergi antara pimpinan dan birokrat ASN untuk mengimplementasikan UU Aparatur Sipil Negara secara paripurna, yaitu penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia ASN.

      Komitmen pimpinan dalam hal kebijakan alokasi penganggaran juga sangat penting. Idealnya, untuk peningkatan kapasitas ASN dilakukan melalui promosi untuk mengikuti beasiswa kedinasan, melaksanakan bimbingan teknis yang dapat menunjang kinerja profesi, serta mengikutsertakan dalam diklat atau lokakarya. Sehingga memberikan dampak pada sikap profesionalisme ASN dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

      Komitmen di dalam diri ASN untuk memberikan pelayanan terbaik menjadi faktor utama dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kompetensi dan integritas dari birokrat ASN. Sehingga akan mewujudkan budaya organisasi yang positif, suasana kerja yang menciptakan kepuasan, kedisipilinan, dan komitmen yang bermuara kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat.

       Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia akan menggelar perhelatan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan legistatif pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27  November 2024.

    Beragam isu yang akan dijadikan bahan kampanye oleh para politikus, baik isu ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, termasuk isu ASN sebagai pelaku pelayanan publik. Isu ASN sangat sering dijadikan sebagai materi jualan kampanye politik untuk meraup suara.     

      Materi kampanye politik dengan isu kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai, juga sering dijadikan jualan oleh politikus. Menarik memang, sebab diyakini isu ini setidaknya berpengaruh terhadap kemenangan beberapa kepala daerah di Sumatera Barat pada Pemilu Kada Tahun 2021.

      Kenaikan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai tentu sangat berpengaruh pada kesejahteraan ASN itu sendiri. Sebab, pada umumnya SK pengangkatan/jabatan ASN banyak dijadikan sebagai jaminan di bank. Faktanya memang tambahan penghasilan diharapkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga ASN sehari-hari. Namun, jaminan kenaikan tambahan penghasilan bagi ASN dari politikus seperti utopia, sebab besaran tambahan penghasilan pada setiap daerah telah ditentukan oleh pusat berdasarkan indikator kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

      ASN sering dijadikan sasaran empuk politikus yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini dikenal istilah bureaucracy bashing, strategi menyerang ASN untuk mendapatkan simpati publik. Praktek bureaucracy bashing merujuk pada berbagai bentuk retorika oleh tokoh-tokoh publik yang cenderung mendiskreditkan birokrasi dan menampilkan ASN sebagai sarang penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menciptakan kesan bahwa sosok tokoh publik tersebut adalah pahlawan yang berusaha mengubah sistem yang buruk tersebut (Kanti Pertiwi, 2022).

      Praktek bureaucracy bashing yang dilakukan oleh politikus pada akhirnya hanya memperburuk citra pemerintah dan birokrasi itu sendiri. Sebagai contoh pada pertengahan tahun 2021, viral di media soial, salah satu kepala daerah di Sumatera Barat meradang saat melakukan inspeksi mendadak pada salah satu Puskesmas. Hal tersebut disebabkan karena mendapati layanan unit gangguan darurat pada Puskesmas tersebut sudah tutup pada sore hari. Setidaknya aksi kepala daerah tersebut secara tidak langsung akan semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa ASN adalah sosok yang malas dan tidak layak diapresiasi.

Menilik Netralitas ASN

     ASN sebagai komoditas politik dapat kita lihat pada setiap Pilkada. Ditengarai ASN juga sebagai mesin suara bagi pihak kandidiat petahana. Kandidat petahana sebagai pejabat pembina kepegawaian memiliki wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh kandidat petahana kepada ASN yang tidak loyal kepadanya. Banyak kita lihat sesudah Pilkada, ASN yang telah menduduki jabatan strategis harus kehilangan jabatannya, karena calon yang didukungnya kalah.

     Jika ASN tidak mengikuti arahan petahana dikhawatirkan berpengaruh terhadap perkembangan karir ASN yang bersangkutan. Sebab, petahana merupakan pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Sehingga banyak ASN yang beranggapan bahwa untuk memiliki jenjang karir yang bagus harus ikut menyukseskan pejabat tersebut.

      Selain itu, ada pula oknum ASN yang tidak mematuhi prinsip netralitas dengan mendukung pasangan calon tertentu guna mencapai tujuan pribadi dengan harapan jika dia terpilih maka ASN tersebut mendapatkan posisi ataupun jabatan tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan calon bersangkutan. Peristiwa mutasi dan demosi bagi ASN yang memiliki pandangan/sikap yang berbeda dengan kepala daerah, menjadi hal yang lumrah terjadi di pemerintah daerah.

     Fakta tersebut diatas menjadi sangat jelas bahwa pengaruh politik sangat berpengaruh terhadap jenjang karir seorang ASN dalam pemerintahan. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan, yang berpengaruh terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.

      Kepala daerah sebagai pejabat publik yang memegang kekuasaan di birokrasi pemerintahan seharusnya memberikan kontribusi dan dukungan terhadap penerapan prinsip netralitas ASN. Bukan melakukan politisasi birokrasi, yang memberikan ekses negatif kepada korps ASN dan kepentingan publik. Dibutuhkan pejabat publik yang mampu memisahkan kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan masyarakat yang harus dilayaninya.     

     Idealnya, seorang pejabat tidak boleh memanfaatkan fasilitas yang melekat kepadanya untuk kepentingan politik dan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada peran pejabat birokrasi. Kekuatan politik yang dimilikinya digunakan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Sehingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance.

      Dibutuhkan komitmen dan keseriusan seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta seluruh unsur terkait untuk menerapkan prinsip netralitas dalam birokrasi pemerintahan. Jangan hanya ASN yang selalu menjadi objek untuk dituntut berlaku profesional dengan netralitas, tetapi juga pejabat publik yang dengan sengaja mengarahkan untuk tidak netral harus dikenakan sanksi, karena ini merupakan awal dari terjadinya ketidaknetralan.

Epilog

      Politisasi birokrasi yang menjadikan ASN sebagai komoditas politik berkorelasi dengan rendahnya kualitas kinerja ASN dalam pelayanan publik, karena dimanfaatkan untuk memenuhi golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Ide untuk meninjau ulang kembali fungsi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian perlu kita telaah kembali. Untuk itu dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh lembaga yudikatif, masyarakat, dan pers terhadap pejabat publik yang berkuasa untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Kemiskinan seringkali menjadi hal yang menarik untuk dijadikan pokok pembicaraan, baik dalam lingkup akademis, pemerintahan, maupun diskusi renyah sekalipun. Bahasan kemiskinan menawarkan citarasa kesamaan nasib yang dianggap hampir selalu melekat pada diri setiap orang. Artinya, setiap orang pasti pernah berinteraksi dengan keadaan kemiskinan terlepas dari dia sendiri yang berada dalam situasi itu atau pernah 'berhubungan' dengan kemiskinan. Bahkan, potensi kerugian yang akan dihadapi sekalipun, seperti harga tiba-tiba terasa menyesakkan dada, dianggap sebagai ancaman kemiskinan.

Berbagai kajian ilmiah dengan skenario terbaru sampai saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang menjanjikan untuk menghapus kemiskinan. Sepertinya kemiskinan itu dihadirkan selalu ada untuk mendampingi keberadaan orang kaya dan orang-orang yang menganggap dirinya peduli dengan kemiskinan. Dengan demikian, orang-orang tersebut merasa memiliki peran dan dianggap peduli terhadap lingkungan sosialnya, termasuk kemiskinan. Hal itu tentu akan terlihat bagus dalam status sosial dalam komunitas.

Kemiskinan itu tentu saja diukur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang biasanya adalah tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang dalam waktu tertentu. Kriteria itu layaknya tombol dari sebuah tongkat sakti yang tiba-tiba memisahkan status yang dimiliki setiap orang. Miskin dan tidak miskin. Atau lebih diperbanyak lagi dengan miskin parah, miskin sedang, terancam miskin, dan seterusnya. Tentu saja kemanusiaan kita seringkali diukur dengan angka seperti itu. Seringkali tombol itu memberikan dampak rasa yang berbeda pada setiap orang. Mungkin ada yang terbawa risau karena berputar di angka yang sama; biasa saja karena tidak ada kepentingan; atau bahagia mungkin merasa menemukan fenomena yang bisa menjelaskan teorinya yang terbaru. Tentu tergantung kepentingan lebih dominan. Lagi-lagi kepentingan.

Mungkin karena terlalu banyak 'obat' tersebut makanya kemiskinan itu menjadi OD, atau over dosis. Tidak tahu lagi mana ujung dan pangkalnya. Parahnya, kemiskinan ini mulai mengancam kalangan terdidik yang setiap waktu terus bercucuran dari keran kampus. Kemiskinan yang ini seringkali dikhawatirkan sebagai pengangguran terdidik. Padahal, menurut cerita mendiang papa saya, dulu untuk menjadi seorang guru SD syaratnya hanya pandai tulis, baca, dan berhitung. Guru Ganepo atau apalah namanya. Itupun tidak terlalu diminati oleh banyak orang. Katanya hanya menang di penampilan yang lebih mentereng saja. Lebih bagus masuk sawah saja bergelut lumpur dan bisa makan beras baru setiap kali panen.

Saya pernah diberitahu bahwa manusia itu memiliki martabat. Martabat itu adalah nilai diri dan terlihat dari perannya sebagai manusia. Peran tersebut secara nyata terlihat dari bagaimana produktivitasnya dalam kehidupan. Masalahnya, kemiskinan itu selalu berhadapan dengan produktivitas. Mereka tidak memiliki perangkat yang cukup untuk berperan. Akibatnya mereka tersisih dan berketerusan berkecimpung dalam keadaan miskin itu.

Oleh karena itu, tidak salah rasanya petuah bahwa orang minang sangat peduli dengan masalah produktivitas ini. Setiap orang di minang diberi peran sesuai dengan keadaannya. Lihat saja, yang pekak pelepas bedil; dan yang buta penghembus lesung. Akan tetapi apakah komunitas masyarakat saat ini bisa dikategorikan sesederhana itu? Entahlah, tapi setahu saya pemerintah sampai saat ini diberi mandat dan punya otoritas mengatur itu.

Awal tahun 2022 ada yang baru dalam tubuh birokrasi pemerintah, menyusul implementasi penyederhanaan birokrasi pemerintah dalam bentuk penyetaraan jabatan PNS dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tanggal 31 Desember kemarin seluruh daerah di Indonesia melantik pejabat fungsional yang sebelumnya adalah pejabat esselon IV. Bahkan ada yang melakukan pelantikan di malam hari karena selambat-lambatnya 31 Desember 2021 itu daerah mesti melakukan penyetaraan jabatan tersebut. 

Wacana penyetaraan jabatan tersebut awalnya direspon setengah tidak percaya, banyak yang berfikir itu sebatas wacana yang bermula dari instruksi Presiden saat pidato pelantikannya. Presiden ingin memangkas jalur birokrasi yang panjang dengan menyederhanakan eseloneering birokrasi. Pejabat Administrasi (Esselon III dan IV) akan dialihkan menjadi pejabat fungsional yang lebih mengedepankan keahlian dan kompetensi ketimbang koordinasi hirarki jabatan.

“Tidak mungkin itu bakal di eksekusi secepat itu, aturannya mana” bunyi suara suara merespon

“Iya, bakalan ribet dan tumpang tindih jadinya” yang lain ikut menimpali.

Tapi ternyata Pemerintah Pusat terus bergerak dan komit dengan konsep penyederhanaan birokrasi itu. Sinyalemen penguatan jabatan fungsional tersebut sudah tampak dalam PP No 17 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Seiring waktu Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran, menyusul Kemenpan RB dengan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang menjadi dasar pengalihan jabatan esselon IV ke Jabatan fungsional pada akhir tahun kemarin. Walaupun pada akhirnya sebagian besar pengalihan baru pada level Pejabat Pengawas (Ess IV) kecuali pada pada bidang tugas tertentu.

Maka peta pun berubah, di Kota Padang Panjang ratusan pejabat struktural eselon IV yang terdampak penyederhanaan birokrasi diatas telah dilantik menjadi pejabat fungsional dengan berbagai nama jabatan. Puluhan lainnya menunggu persetujuan dari Kemendagri. Yang menarik saat ini, dalam konfigurasi jabatan fungsional baru hasil penyetaraan tersebut ada satu jabatan fungsional  yang jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya saat ini mencapai puluhan dan hampir di setiap OPD ada jabatan tersebut, Dan masih akan menyusul belasan atau mungkin puluhan lainnya untuk dilantik jika terbit persetujuan dari pemerintah pusat. Jabatan tersebut bernama jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Di tengah aturan dan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi yang terlihat belum settle dan masih sangat dinamis menemukan bentuk terbaiknya ini, mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, terlihat sedikit ‘kebingungan’. Banyak pertanyaan yang mengapung di kepala para pejabat fungsional baru termasuk para Analis Kebijakan. Apakah tugas utama mereka melaksanakan butir tugas jabfung atau pekerjaan di jabatan lama dalam kapasitas sub koordinator ? Tugas apa saja yang punya nilai kredit poin ? bagaimana cara menyusun angka kredit, siapa yang menilai ? dan banyak pertanyaan lainnya yang saling berjalin kelindan. 
Dan respon terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tersebut pun beragam, malah ada yang bilang

“Ah, paling ganti Presiden ganti lagi kebijakan, balik lagi ke sistim yang  lama” Saking masih samarnya tindaklanjut penyetaraan jabatan ini di level teknis.

Tapi tak mungkinlah Pemerintah Pusat akan ‘sebergarah’ itu membuat kebijakan, ganti Presiden ganti kebijakan dengan sebegitu mudahnya. apalagi kebijakan yang fundamental ditubuh birokrasi ini. Tapi sudahlah, biar pusat yang memikirkan sistim yang belum settle ini, kebijakan yang masih butuh waktu menemukan bentuk idealnya. Tapi spiritnya sebenarnya bagus, membiasakan para ASN untuk bekerja sesuai kompetensi dan spesialiasi serta keahlian tentunya.

Kembali ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jika Jabatan Analis Kebijakan benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya, maka jabatan ini sebenarnya adalah jabatan yang sangat strategis, menarik sekaligus menantang. Strategis karena kerja para JFAK diharapkan mampu memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah ditengah arus disrupsi yang makin menguat seiring perkembangan teknologi saat ini. Akan lucu jadinya jika zaman bergerak begitu cepatnya, tapi pemerintah tak mampu mengimbanginya dengan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kondisi perubahan-perubahan terkini. Di situlah peran strategis para Analis Kebijakan yang idealnya diisi oleh orang-orang brilian, cerdas, visioner dan punya passion tentunya dengan pekerjaan itu. 

Para JFAK diangggap sebagai Think Tank kebijakan pemerintah yang membantu melahirkan kajian-kajian analisa kebijakan, rencana kerja, program-program yang berkualitas, berbasis data dan evidence. Kebijakan yang tak cuma mengandalkan intuisi, asumsi apalagi ‘cocoklogi’, tapi kebijakan yang bersifat agile dan deliberatif, artinya melalui proses diskusi, pembahasan dan pertimbangan yang mendalam dari berbagai aspek. Partisipasi JFAK dalam merumuskankan rencana-rencana kebijakan pemerintah yang berkualitas dan selaras dengan perkembangan dan kebutuhan terkini, dengan metologi dan kaidah yang ilmiah diharapkan akan mampu menepis stigma bahwa kebijakan pemerintah pada umumnya lahir secara eksklusif dari level elit saja yang memang tak sepenuhnya benar.

Jabatan Analis Kebijakan menjadi menarik, karena para JFAK dengan selembar SK ditangannya diberi kewenangan dan privilege dalam tugasnya melakukan analisa dan kajian terkait apa yang akan dilakukan, memberi advokasi atas apa yang sedang berjalan dan ikut mengevaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dengan output publikasi laporan kajian. Bayangkan betapa menariknya tugas JFAK tersebut ketika Undang-undang membackup proses pelaksanaan tugasnya.

 JFAK saat ini kebanyakan berasal kelompok umur generasi Y atau populer dengan sebutan generasi millenial atau mereka yang lahir dalam rentang 1980, sebagian bilang 1977 sampai 1994. Generasi ini punya karakteristik yang menonjol yaitu terbuka dengan perubahan, kritis, ambisius, menguasai teknologi. Karakteristik ini tentu akan menjadi modal fundamental untuk menjadi analis kebijakan yang baik. Mereka akan jeli mengidentifikasi masalah, aware dengan isu-isu strategis, sensitif dengan berbagai bentuk kekeliruan yang seharusnya bisa diluruskan. 

Bisa dibayangkan situasi yang akan berubah kedepan, ketika anak muda, para fungsional AK diberi ruang ikut berperan aktif melahirkan kebijakan, mengkritisi apa yang sedang berjalan. Tak ada lagi gumam-gumam samar di barisan kursi rapat paling belakang merespon diskusi para atasan mereka, para  baby boomers yang masih tersisa di tubuh birokrasi atau Generasi X penggal pertama yang duduk di barisan kursi terdepan membahas suatu topik yang belum tentu sepenuhnya benar. Gumam-gumam yang selama ini tak tersampaikan sekarang  bisa dituangkan dalam sebuah academic report yang berkualitas. Tak akan relevan lagi istilah “Kalau pitih satuih mengecek, pitih mo puluah tapaso diam”. Akan menarik kedepannya jika ide-ide segar, yang tertuang dalam publikasi kajian para JFAK memberi warna pada kebijakan pemerintah. 

Sesuatu yang selama ini cuma utopia di kepala ASN muda akan diberi ruang untuk menjadi realita. Terlepas ada proses politis yang menyertai lahirnya setiap kebijakan, tapi yang jelas akan ada pengayaan dalam rencana-rencana kerja pemerintah yang muncul dari kelompok JFAK. Betapa kayanya rujukan dokumen-dokumen perencanaan kedepan, dengan adanya publikasi kajian bermutu dari pada JFAK tersebut. Sehingga pada gilirannya nanti rencana startegis, rencana kerja, program prioritas akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan publik dan kemajuan zaman.

Selanjutnya, Jabatan Analis Kebijakan disebut menantang, karena tentu tak semua yang diangkat dalam jabatan itu akan ‘boneh’ dan menjadi AK yang hebat. Sebagian akan melejit dan sebagian lainnya akan stagnant. Kuncinya pada masing-masing individu AK tersebut. Mereka yang punya minat dan passion pada tugas AK dan terus meningkatkan kompetensi serta kapasitas kepakarannya untuk bergerak maju. Yaitu mereka yang terus melatih kemampuan membuat karya tulis ilmiah berbobot, mempertajam pemahaman terhadap beragam metodologi analisis kebijakan, familiar dengan big data, memperkaya wawasan denagn pengetahuan dan perkembangan terkini, piawai dalam infografis. Proaktif berkolaborasi dengan fungsional lain yang terkait seperti Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti, Fungsional Statistisi, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dll dalam menggarap ‘proyek’ kajian kebijakan. 

JFAK yang baik akan jelimet dalam memetakan situasi, mengenali masalah. Bukankah identifikasi masalah adalah poin paling mendasar dalam melakukan sebuah kajian atau penelitian. Yang pernah menulis skripsi atau thesis pasti paham, jika identifikasi masalah adalah hal pertama yang yang dilihat dosen pembimbing.

“Apo masalah nan ka angku teliti, baa angku merumuskannyo ?” begitu pertanyaan pertama profesor berkacamata tebal begitu menerima proposal penelitian dari mahasiswanya.

Mengenali masalah memang menjadi penting, bagaimana mau merumuskan sebuah kebijakan atau program jika permasalahnya saja tak bisa dikenali. Bagi sebagian ASN, yang sudah terjebak dalam rutinitas pola kerja bertahun-tahun, running bussines as usual terkadang membuat tumpul sensitifitas kita dalam mengindentifikasi masalah. Bahkan terkadang sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang substantif tapi tak lagi dikenali sebagai masalah karena saking terbiasanya menghadapi itu dari tahun ke tahun.

Meanwhile, sementara itu, di sisi yang berbeda. JFAK yang tak memiliki passion, tak berminat pada bidang tugas analis, tentu kebingungan mengindentifikasi apa yang akan dilakukan, malas mengupgrade kapasitas diri tentu akan jalan di tempat pada posisinya. Padahal tak ada alasan mengatakan tidak tahu apa yang akan dikerjakan. karena begitu banyak permasalahan yang bisa dikaji disekitar kita, tak hanya di tubuh birokrasi tapi juga ditengah masyarakat, baik masalah yang spesifik maupun lintas bidang dan lintas sektor, masalah yang sudah berkarat yang butuh diurai atau permasalahan baru sebagai ekses perkembangan zaman. di sisi lain ada berpuluh program yang berjalan setiap tahun yang butuh advokasi, beratus kegiatan yang telah terlaksana yang butuh evaluasi untuk untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan. Tak akan cukup waktu bagi para analis kebijakan yang bersemangat setiap tahunnya dalam melaksanakan tugasnya. 

Yang dibutuhkan oleh sistim ini dalam memberdayakan para analis kebijakan ini diantaranya adalah kejelian para pimpinan melakukan cascading pekerjaan, menjabarkan, membagi habis, membreak down tugas secara berkesinambungan dari atas sampai kebawah, menciptakan ruang yang fleksibel untuk kolaborasi JFAK dengan fungsional lainya, membentuk task force yang solid untuk setiap kegiatan analisa kebijakan. Semoga