Prilaku koruptif telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta empiris menunjukan, persoalan korupsi telah mencapai titik nadir yang sangat rendah. Persoalan korupsi tidak hanya meliputi pada aspek pemerintahan saja, tetapi telah menjelajah aspek kehidupan sosial lainnya. Prilaku koruptif juga telah sampai kepada berbagai tingkatan masyarakat. Struktur sosial, dan pengaruh politik pemerintahan memberikan akses yang sangat luas terhadap timbulnya perilaku korupsi.

Data Transparency Internasional Indonesia pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.

Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan efektif.                                 

Meskipun telah adanya upaya dan kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun hal ini menjadi skeptis apabila dilihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi. Untuk itu harus dipikirkan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan tindak korupsi. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Maka solusi alternatif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah pendekatan keagamaan. Sebab, Hukum Islam sendiri merupakan sumber utama dan bahan dalam pembentukan hukum nasional.

Dalam Fikih atau hukum Islam telah banyak dilakukan kajian tentang konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi mempunyai karakter spesifik. Karena kejahatan korupsi meliputi kejahatan yang langsung dilakukan oleh seseorang melalui kekuasaan yang dijabatnya.

Secara etimologis korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, dan busuk.  Sedangkan dalam bahasa Arab, korupsi disebut dengan risywah yang berarti penyuapan. Risywah juga dimaknai sebagai uang suap. Korupsi sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut fasad (ifsad) dan ghulul  (berkhianat). Ketiga istilah tersebut memiliki rujukan teologis baik dalam Al-Qur’an maupun hadis.

Sesungguhnya dalam Islam telah ada nilai-nilai anti korupsi yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber utama Hukum Islam. Kata Risywah itu sendiri tercantum dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: “Allah melaknat orang yang memberi suap penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya”, yang dimaksud suap disini adalah suatu pemberian suap bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi suap secara melawan hukum.

Perbuatan suap juga dapat dimaknai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Sebab, perbuatan ini merupakan perwujudan ketundukan makhluk pada wujud material selain tuhan yang bertentangan dengan nilai tauhid. Perbuatan ini juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang mendekati syirik yang membebaskan penganutnya dari belenggu-belenggu selain Tuhan.

Alasan apapun untuk melakukan korupsi sangatlah tidak diterima, meskipun untuk kepentingan masyarakat. Argumentasinya suap merupakan perbuatan dosa, dan disisi lain suap merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan kezaliman yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman tindak korupsi tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Namun, secara umum, hukuman bagi tindak pidana korupsi adalah ta’zir, yaitu hukuman yang dianggap setimpal dan menjerakan menurut ijtihad hakim, dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara). Hal ini disesuaikan dengan berat ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan. Karena itulah, hukuman bagi pelaku korupsi yang ringan adalah dengan diberikan teguran atau celaan, dimasukan ke dalam daftar tercela, dinasehati, dan dipecat dari jabatannya, Hukuman cukup berat adalah dera atau cambuk dan pengasingan satu tahun. Jumlah cambukan minimal 39 kali dan maksimum 100 kali sesuai dengan kondisi (jumlah harta yang dikorup, akibatnya, dan kondisi koruptor). Umar bin Khattab misalnya pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan penjara satu tahun kepada Mu’iz bin Abdullah karena telah melakukan tindak pemalsuan stempel kas negara (bayt al-mal) kemudian mengambil harta tersebut. Untuk penjara maksimalnya adalah dipenjara hingga mati.

Mengingat bahwa korupsi adalah mengambil harta yang bukan haknya, maka korupsi tampaknya bisa dikategorikan atau diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian. Selain itu kerusakan dari korupsi bersifat massif, dimana dampak yang diakibatkan oleh tindak kejahatan korupsi lebih besar daripada pencurian biasa yang bersifat individual. Apabila korupsi dibandingkan terorisme, maka korupsi lebih berbahaya dari terorisme. Karena korban korupsi adalah rakyat miskin dalam jumlah besar yang banyak terbunuh secara perlahan-lahan.   

Berdasarkan konsep fikih klasik, apabila hukuman bagi tindak pidana korupsi disamakan dengan pencurian, maka hal itu tergantung pada jumlah yang diambil dan akibatnya pada rakyat secara umum. Jika jumlahnya dibawah nilai 93,6 gram emas, maka hukumannya adalah ta’zir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim). Sedangkan jika sebanding dengan nilai itu atau lebih, maka hukumannya adalah potong tangan (QS. Al-Maidah: 38). Namun, jika korupsi itu dinilai sebagai pencurian besar (as-sariqah al-kubra), maka tindak pidana korupsi adalah sama dengan hirabah atau qat’al-tariq (perampokan). Bentuk hukumannya adalah minimal potong tangan kanan dan kaki kiri, dan maksimal dihukum mati dan disalib (dijemur)  (QS. Al-Maidah 33).

Ditetapkannya hukuman potong tangan kanan dan kiri, kemudian tangan dan kaki secara bersilang, dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi tangan dan kaki, dan ruang lingkup kejahatan yang dilakukan sudah sangat melebihi batas semisal barang yang sudah diambil. Hukuman yang diberikan beragam mulai dari dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka, dibuang dari negeri tempat kediamannya kesemua itu sudah sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan dan demikian itu adalah adil.

Sebagian ulama juga berpendapat, selain dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud diatas, si pelaku juga dikenakan ganti rugi, yaitu mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi’I, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2012, terkait fatwa perampasan aset koruptor. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi bukan milik pelaku. Aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh Negara. Kedua, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi pelaku dan tindak boleh dirampas untuk Negara. Ketiga, aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tetap juga tidak bisa dibuktikan asset tersebut adalah miliknya, harus diambil oleh Negara.

Hal yang cukup menarik adalah bila melihat ke beberapa negara yang notabenenya bukan negara Islam, seperti Korea Selatan dan China, tapi berhasil menunjukan eksistensinya sebagai negara yang berhasil meredam laju kejahatan korupsi. Upaya yang diterapkan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratya kepada para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan menciptakan budaya malu dan disiplin para aparat penegak hukumnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduknya sebagian besar muslim, harus memiliki sikap yang lebih dalam hal menghindari dan memberikan hukuman bagi pelaku korupsi, karena dalam Islam terkandung nilai-nilai normatif yang menekankan pada prilaku antikorupsi. Untuk itu, bila budaya korupsi di Indonesia masih belum diatasi secara maksimal, maka metode penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi pertimbaangan.

Pertama, penjatuhan sanksi hukum baik fisik maupun non fisik. Sanksi non fisik dapat dilakukan dengan pemberhentian dari pekerjaan/jabatan sampai penyitaan harta benda yang dimiliki. Sedangkan sanksi fisik, mulai dari potong tangan sampai pada hukum bunuh dengan cara disalib. Kedua, penjatuhan sanksi sosial, seperti dikucilkan dan tidak diterima kesaksiannya. Ketiga, mengenakan sanksi moral, seperti jenazahnya tidak dishalati dan memasukannya namanya dalam daftar orang tercela (seperti mempublikasikan nama-nama meraka baik di media cetak maupun elektronik).

Apabila penerapan syariat Islam dapat diimplementasikan dalam hukum positif, maka semua orang akan berpikir panjang apabila akan melakukan tindak pidana korupsi. Kewajiban kita semua untuk mewujudkan Negara Indonesia yang bebas dari korupsi. Sebab, hukum positif yang ada masih belum maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, pendekatan syariat Islam dalam penanggulangan tindak pidana korupsi menurut penulis perlu menjadi perhatian dan kajian bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional.

      Mohammad Hatta sang tokoh proklamator Indonesia, selain menempuh pendidikan formal di sekolah Belanda, juga dididik dan dibesarkan dalam lingkungan ‘Surau’. Kakeknya dari pihak ayah, Syaikh Abdurrahman seorang Mursyid Naqsyabandiyyah Khalidiyah dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar. Bahkan kakeknya bermaksud akan membawa Hatta ke Mekkah untuk melanjutkan pelajaran di bidang agama ke Al-Azhar Mesir. Mohammad Hatta pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Kuatnya pengaruh pendidikan ‘Surau’ inilah menjadikan Mohammad Hatta dikenal dengan kesederhanaan, integritas dan kejujurannya.

        Sejarah mencatat, Mohammad Hatta mewariskan keteladanan untuk bangsa Indonesia. Apalagi dalam kondisi sekarang, sulit menemukan teladan dari para elite negara ini, baik di pusat maupun di daerah. Kita merindukan sosok tokoh bangsa, sederhana, dan konsisten pada nilai-nilai yang dianutnya, yang mengajarkan kepada kita kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

        Kejujuran dan integritas seolah menjadi barang yang langka dan sulit untuk kita temui. Prilaku koruptif  telah menggerogoti dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta empiris menunjukan, persoalan korupsi telah mencapai titik nadir yang sangat rendah. Persoalan korupsi tidak hanya meliputi pada aspek pemerintahan saja, tetapi telah menjelajah aspek kehidupan sosial lainnya. Prilaku koruptif juga telah sampai kepada berbagai tingkatan masyarakat. Struktur sosial, dan pengaruh politik pemerintahan memberikan akses yang sangat luas terhadap timbulnya perilaku korupsi.

        Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia terjun bebas sepanjang sejarah reformasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Hal ini juga membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi masih belum efektif.

        Mohammad Hatta pernah menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan suatu masalah yang sulit sekali, lebih-lebih karena Pemerintah Indonesia ini tidak mempunyai cukup anggaran untuk memperbaiki nasib pegawainya. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk menghapuskan korupsi sekarang ini adalah dengan jalan mengadakan rasionalisasi di setiap instansi pemerintah. Akan tetapi dengan catatan inflasi harus dikendalikan.

        Pelaksanaan rasionalisasi bisa dipahami sebagai kebijakan pemerintah melakukan efisiensi belanja pegawai dengan mengurangi jumlah PNS yang tidak mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi, dan menguatkan kapasitas fiskal negara.

        Salah contoh pelaksanaan rasionalisasi di bidang anggaran yaitu penetapan belanja pegawai pemerintah daerah maksimal 30 persen berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sebagai antitesis, disaat bersamaan Pemerintah Pusat melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara besar-besaran di seluruh Indonesia sejak 2 tahun terakhir. Untuk tahun 2023 akan dibuka 1.030.751 formasi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

        Kebijakan ambigu pemerintah pusat ini tentu menjadi beban bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya kebijakan pengangkatan PPPK dilakukan pemerintah pusat, namun anggaran pembayaran gaji dibebankan pada pemerintah daerah, sehingga kewajiban rasionalisasi anggaran sebagai amanat UU HKPD sulit dilakukan, khususnya bagi pemerintah daerah dengan belanja pegawai melebihi 50 persen.

        Pandangan Hatta terhadap penjatuhan hukuman kepada koruptor haruslah hukuman terberat atau hukuman maksimal. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan dalam lembaga yang membina mental dan moral rakyat seperti Departemen Agama. Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin, lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang tetapi oknum pegawainya melakukan suatu perbuatan yang tercela.

        Faktanya, tidak jarang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan putusan bebas. Sebagai contoh, vonis bebas korupsi berjamaah pembebasan lahan jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Namun putusan bebas tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman secara bervariasi sesuai kadar berat ringan perbuatannya kepada 13 terdakwa.

       Argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimum selalu berpatokan pada teori proporsionalitas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih mempertimbangkan besar kecil kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa dengan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal lain yang meringankan pada diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan.

       Apabila kita korelasikan dengan pandangan Hatta, idealnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Pemberian hukuman terberat atau maksimal kepada pelaku korupsi adalah sebagai efek jera dan melindungi kepentingan rakyat yang tercederai.

        Untuk itu, penerapan sanksi yang ideal untuk kasus tindak pidana korupsi yang memiliki kerugian kecil di Indonesia saat ini ialah tetap menjatuhkan pidana pada batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan.

        Pandangan Hatta terhadap penegakan hukum kasus korupsi juga patut dicermati, bahwa dengan undang-undang yang telah ada, korupsi di Indonesia dapat dihilangkan asal saja pejabat-pejabat yang berwenang mau bertindak. “Tak perlu diciptakan undang-undang lain, karena seribu macam undang-undang tak akan ada gunanya kalau moral dari yang berwenang sudah bejat,” kata Hatta.

        Pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang ini sangatlah tergantung dari pelaksanaan kekuasaan yang ada di tangan pihak berwenang. Sebab, aparat hukum yang merupakan bagian dari struktur hukum (legal structure) kinerjanya sangat tergantung dari budaya hukum (legal culture) masyarakat.

        Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

        Berdasarkan rilis dari Ombudsman RI, laporan yang diterima terkait substansi hukum, hak asasi manusia, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum mencapai 1.120 laporan. Hal ini berbeda jauh dengan laporan terhadap lembaga non penegak hukum sebanyak 99 laporan. Dari data yang tersebut, dapat kita pahami bahwa kinerja sektor penegakan hukum masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan.  

       Dengan momentum kemerdekan Republik Indonesia ke-78 tahun, mari kita teladani kesederhanaan, kejujuran, dan integritas dari Sang Proklamator Mohammad Hatta. Sebagai warisan yang “indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.” Tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

      Mohammad Yamin, pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena gagasan konsep bernegaranya lahir di Sawahlunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeene Middelbare School (AMS) Yokyakarta. Pendidikan tinggi ditempuh Yamin di Rechtshoogeshool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta), yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932.

      Walaupun berpendidikan tinggi hukum, Yamin juga seorang sastrawan, sejarawan, dan budayawan. Ia dikenal sebagai pelopor puisi modern, pra pujangga baru dalam kesusasteraan Indonesia modern.

      Dalam sejarah pergerakan kebangsaan, Yamin mempunyai peranan yang penting pada saat diadakannya Kongres Pemuda I tanggal 30 April-2 Mei 1926. Sebagai salah seorang pembicara, ia membahas masalah mengenai bahasa-bahasa dan kesusasteraan Indonesia. Selanjutnya diakhir pidato, Yamin menyebutkan bahwa sejarah Indonesia telah menuju ke arah nasionalisasi dan kemerdekaan bangsa.

      Pada saat diadakannya Kongres Pemuda II tahun 1928, Yamin menuliskan gagasan “Sumpah Pemuda” diatas kertas yang disampaikan kepada Soegondo Djojopoespito yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kongres. “Ik he been eleganter formulering voor de resolotie (saya punya rumusan resolusi yang elegan),” kata Yamin kepada Soegondo, dikutip dari buku Mengenang Maha Putra Prof. Mr. H. Mohammad Yamin Pahlawan Nasional RI (2003). Rumusan itu kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.

      Sumpah Pemuda, merupakan tonggak awal dari para pemuda Indonesia untuk menggalang kekuatan membangun kepribadian bangsa. Sebab, dalam Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai luhur yaitu nilai kebersamaan dan persaudaraan, toleransi, tanggungjawab dan disiplin diri, wawasan, dan nasionalisme.

      Tujuan yang ingin ditegaskan oleh Sumpah Pemuda adalah mewujudkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Sehingga sejak tanggal 28 Oktober 1928, merupakan tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia yang mula bersifat kedaerahan atau primordial menjadi bersifat nasional. Secara implisit Sumpah Pemuda mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak untuk merdeka terbebas dari penjajahan bangsa lain.

      Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas badan ini untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia merdeka.

      Selama masa tugasnya, badan ini mengadakan dua kali sidang umum. Dalam sidang umum yang pertama para anggota BPUPKI  membahas berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan persiapan Indonesia merdeka, antara lain syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara dan dasar negara. Yamin menjadi salah satu anggota dalam Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

      Yamin menjadi orang pertama yang mengemukakan pemikirannya mengenai dasar negara, tertuang dalam suatu karya perenungan dan pemikiran yang berjudul asas dan dasar negara Indonesia, yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945.  

      Pada sidang tersebut, Yamin memulai pidatonya dengan mengatakan kewajiban yang terpikul diatas kepala kedua belah bahu ialah suatu kewajiban yang sangat istimewa, kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan.

      Disini terlihat kenegarawanan Yamin dalam sidang perumusan dasar negara Indonesia, Yamin mengingatkan kepada peserta sidang untuk memberikan kontribusi waktu, pikiran, dan tenaga dalam penyusunan dasar dan susunan negara. Sebab, kontribusi peserta sidang sangat diperlukan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan kemana haluan negara ini akan diarahkan.

      Yamin juga menyampaikan konsep pemikiran Pancasila ke dalam lima hal pokok yaitu mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Konsep tersebut dirumuskan berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya sebagai sebuah bangsa.

      Salah satu sumbangsih pemikiran Yamin pada sidang BPUPKI  tanggal 11 Juli 1945, yaitu agar dimasukannya hak asasi manusia dalam konstitusi. Sedangkan Soepomo berpendapat bahwa Negara Indonesia harus mengedepankan paham kekeluargaan, bukan hak asasi manusia yang merupakan paham individualisme yang diimpor dari barat.

      Pandangan Soepomo agar jangan menyandarkan negara kita pada aliran perseorangan atau individualistik, akan tetapi pada aliran kekeluargaan. Karena menurut pemikiran Soepomo aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran dan tidak perlu mengadakan declaration of rights dalam konstitusi yang akan dibentuk. Perdebatan tokoh bangsa tersebut dapat kita ketahui sebagaimana tercatat dalam Buku Risalah BPUPKI dan PPKI terbitan Sekretaris Negara.

      Dalam kongres tersebut, Yamin menyampaikan agar kita memastikan diakomodirnya hak-hak rakyat dalam konstitusi. Sebagai negara hukum, apabila hak rakyat itu tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, maka telah terjadi kekeliruan dalam penyusunan undang-undang hukum dasar suatu negara. Hal ini mengandung makna bahwa semua warga penduduk baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing memiliki hak konstitusional. Untuk itu, perlindungan kemerdekaan warga negara harus dimaksukkan ke dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar ini segala hak perlindungan warga negara harus dimasukkan dalam pasal undang-undang secara jelas.

      Yamin juga menyampaikan bahwa negara yang akan kita susun bukanlah negara kecil, bukan negara sederhana, melainkan negara yang sehebat-hebatnya, sehingga dalam penyusunan konstitusi  haruslah memenuhi kepentingan rakyat, yaitu menyusun suatu konstitusi yang tidak saja sempurna, melainkan juga sepenuh-penuhnya sempurna, sehingga sungguh-sungguh menjadi bayangan kemauan rakyat yang begitu banyaknya di dalam tumpah darah kita dan yang begitu hebatnya.

      Oleh sebab itu, konstitusi ini hendaklah berisi bahan-bahan yang jelas, tidak saja tentang penyusunan negara, tetapi juga berisi syarat-syarat tentang kesejahteraan dan hak-hak rakyat tentang perlindungan kemerdekaan ini, berbicara, berkumpul dan lain-lainnya dan ringkasnya menjamin keadaan yang lebih selamat dan lebih sentausa daripada keadaan dulu, kehidupan yang lebih senang dan makmur dalam negara yang dicita-citakan itu.

      Pemikiran dan pandangan Yamin merumuskan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, disebabkan Yamin lahir dari lingkungan Minangkabau yang egaliter. Semua orang dianggap kedudukannya sama, sesuai dengan peribahasa yang berlaku di ranah Minangkabau, duduak samo randah tagak samo tinggi.

      Sifat egaliter masyarakat Minangkabau, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal: pertama bahasa, kedua agama. Bahasa Minang merupakan varian bahasa melayu. Bahasa Melayu tidak mengenal hierarki. Tidak seperti bahasa daerah di Jawa yang memiliki tingkatan. Sedangkan faktor kedua adalah agama, dalam hal ini agama Islam. Dalam agama Islam mengajarkan kesetaraan, semua orang sama kedudukannya di mata Tuhan, yang membedakan hanya ketakwaan tiap orang.

      Semangat Yamin dalam memperjuangkan hak asasi manusia tidak hanya dalam hal pembentukan dasar negara di awal berdirinya Republik Indonesia. Restu Gunawan dalam bukunya “Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan” menjelaskan kiprah Yamin sebagai Menteri Kehakiman pada periode 1951-1952.

      Yamin membebaskan 950 tahanan politik yang ditahan oleh pihak tentara sejak tahun 1949 tanpa proses penuntutan, sebab tahanan tersebut ditangkap tanpa ada alasan yang jelas, yang kebanyakan terdiri dari bekas anggota laskar Bambu Runcing Tan Malaka pimpinan Chaerul Saleh. Akibat kebijakan tersebut, Yamin diserang Dewan Perwakilan Rakyat, kalangan sipil, partai-partai oposisi, dan pers. Protes juga dilancarkan pihak tentara, terutama dari Divisi Siliwangi, dan berujung pada krisis di Kabinet Sukiman-Suwirjo, yang menyebabkan Yamin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kehakiman.

      Terlepas dari sejarah kontroversi Mohammad Yamin sebagai tokoh nasional. Sumbangsih pemikiran Mohammad Yamin dalam sejarah bangsa Indonesia, harus menjadi teladan bagi bangsa ini. Khususnya bagi generasi muda agar dapat meneladani pemikiran, semangat persatuan, dan cinta tanah air. Sehingga akan mewujudkan generasi emas Indonesia, generasi yang memiliki integritas yang baik, berkarakter sebagai bangsa Indonesia dan berkompeten di bidangnya.

Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

Terus Melaju untuk Indonesia Maju.

      Genderang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak semakin terdengar. Berdasarkan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024, telah ditetapkan jadwal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 27 November 2024.

        Walaupun tahapan pelaksanaan kampanye dijadwalkan pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024. Namun suasana kampanye mulai terasa. Akun buzzer di media sosial mulai bermunculan, yang memuat konten negatif pasangan calon kepala daerah. Sebab, berdasarkan hasil studi media sosial merupakan media yang paling efektif digunakan oleh buzzer politik.

        Pilkada serentak tersebut tentu tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak sebesar Rp71,3 triliun, alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani menjelaskan, alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun.

       Besarnya anggaran yang dialokasikan dalam perhelatan Pilkada serentak, tentu menjadi pertanyaan, apakah kepala daerah yang terpilih merupakan kepala daerah yang sesuai harapan masyarakat?, yaitu kepala daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan mengimplementasikan nilai anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

       Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 sampai Januari 2023, tak kurang 25 gubernur dan 163 bupati/wali kota telah diciduk oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Terakhir yang paling anyar, kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Malaku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba yang menerima suap sebesar Rp5 miliar dan gratifikasi hampir Rp100 miliar.

      Data-data tersebut tidak diatas tentu sulit diterima oleh nalar publik. Kemana nurani kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat dan telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, malah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Di sisi lain, sebagian besar rakyat ini masih dihinggapi kemiskinan dan kesulitan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari, hampir menyentuh angka 26 juta orang (data BPS 2024).

        Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (white collar crime), karena kejahatan ini memiliki dampak yang sangat siginifikan terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara dan menyengsarakan rakyat. Hal tersebut dapat kita rasakan bersama. Perekonomian yang semakin turun, tingginya angka kemiskinan, dan mahalnya harga barang/jasa, dan akses pelayanan publik.

        Dampak buruk korupsi pada perekonomian negara, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Sebab, investor enggan masuk ke negara dengan korupsi yang tinggi. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan kelembagaan yang buruk. Suap dan pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian.

        Momen Pilkada serentak ini hendaknya menjadi instrumen bagi publik untuk memilih calon kepala daerah yang berkarakter dan mengusung visi antikorupsi. Kita berharap dengan rentetan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, tidak menyurutkan masyarakat untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin daerahnya. Untuk itu, kita sebagai pemilih perlu mempunyai indikator dalam memilih kepala daerah.

Penelusuran Rekam Jejak

        Rekam jejak jejak calon kepala daerah penting untuk diketahui. Penelusuran rekam jejak ini untuk mengenal lebih dekat dengan calon kepala daerah. Baik itu prestasi maupun hal-hal “minus” sehingga masyarakat pemilih dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan pilihan yang tepat dalam memilih.

        Di era digital sekarang kita disuguhkan informasi yang sangat cepat. Pemanfaatan media sosial sangat efektif untuk menelusuri jejak calon kepala daerah. Namun kita sebagai masyarakat harus bijak untuk memilih informasi yang layak dikonsumsi. Sebab, banyak akun buzzer yang menyampaikan informasi menyesatkan dan membuat gaduh kontestasi Pilkada serentak.

        Rekam jejak yang baik dan berpihak kepada rakyat akan bekerja untuk kejahteraan rakyat sesuai undang-undang, sebaliknya rekam jejak yang buruk hanya akan mementingkan kepentingan dirinya, partai politik, dan kelompoknya.

Integritas Tinggi

        Calon kepala daerah harus mempunyai integritas yang tinggi. Hal itu terlihat bagaimana komitmen calon kepala daerah dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tertuang di dalam visi dan misinya.

        Salah satunya yaitu komitmen dalam hal peningkatan kualitas layanan publik. Banyak aspek terkait dengan layanan publik, seperti penyediaan layanan pendidikan yang bebas pungli, peningkatan akses masyarakat untuk rumah layak huni, penyediaan air yang bersih, dan pelayanan sosial bagi masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan bagi masyarakat.

        Peningkatan infrastruktur jalan bagi masyarakat merupakan hal sangat vital. Sebab, jalan merupakan urat nadi perekonomian. Jalan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan membuka akses-akses yang potensial untuk pengembangan usaha masyarakat. Suatu hal mubazir dan sia-sia apabila suatu daerah mempunyai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, namun akses yang dilalui rusak dan berlubang sehingga hal ini mengurungkan niat wisatawan ke tempat tersebut.

        Isu lingkungan hidup juga harus menjadi porsi utama bagi calon kepala daerah. Sebab berdasarkan undang-undang, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

        Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat, kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat masih aman. Namun fakta di lapangan masih banyak tumpukan sampah berserakan. Bahkan Koran Tempo pada edisi Kamis 29 Februari 2024 menyatakan Sumatera Barat dilanda krisis pengelolaan sampah.

       Perlu adanya kebijakan yang tepat dan strategis dalam hal pengelolaan sampah ini. Bukan hanya sekedar himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun kebijakan pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga, lingkungan jorong/RT sampai tingkat nagari/kelurahan, yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Sehingga pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan.

       Pilihan ada di tangan kita. Sebagai masyarakat pemilih, kita harus bijak dalam menentukan pilihan. Untuk itu, kita harus mempunyai indikator dalam menentukan pilihan, diiantaranya telusuri rekam jejak, dan mempunyai integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah. Semoga kepala daerah yang terpilih nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

     Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan uji publik terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara di Universitas Negeri Padang pada tanggal 4 Agustus 2023. Dalam uji publik tersebut, banyak masukan yang diterima dari pembahas dan peserta. Hampir semua gagasan dan saran pada uji publik tersebut mendorong ASN menjadi lebih profesional. (Singgalang,7 Agustus 2023)

      ASN merupakan isu yang sangat menarik untuk dibicarakan. Sebab, Kemen. PANRB sendiri mengakui bahwa ASN di Indonesia belum sepenuhnya profesional. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang masih jauh dari negara tetangga. Sehingga banyak investor memilih negara tetangga untuk menanamkan modalnya. Walaupun berdasarkan hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022, indeks integritas nasional berada di angka 71,94  yang artinya cukup baik.

     ASN mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 12 UU Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

      Pertanyaan selanjutnya, apakah birokrat ASN dapat bertransformasi menjadi lebih profesional dan bagaimana upaya mewujudkannya?

ASN Berbasis Kompetensi dan Integritas

      Rendahnya kinerja birokrasi atau pegawai ASN, sangat berkorelasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik. Bahkan Kepala Badan Kepegawaian Negaran (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, kemampuan atau performa sumber daya manusia yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Indonesia cukup rendah, saat ini masuk kategori deadwood (kayu mati).

      Untuk itu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dari ASN itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan karier ASN, yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir. Pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan, agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang prima (Komara, 2019).

     Secara umum, kompetensi pegawai ASN dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang diwujudkan melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi.

     Berdasarkan Pasal 21 UU Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

     Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Dalam pengembangan kompetensi, kewajiban setiap instansi pemerintah menyusun rencana pengembangan  kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

     Dalam mewujudkan ASN yang profesional, tidak cukup hanya ASN yang mempunyai kompetensi yang baik, tetapi juga ASN yang mempunyai integritas. Integritas dapat dipahami setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan harus konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. ASN harus menjalankan amanah sesuai dengan sumpah dan janjinya.

      Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi RI, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

      Komisi Pemberantasan Korupsi RI merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

      Integritas yang baik akan melahirkan sikap profesional dalam bekerja. ASN akan bertindak secara jujur dan bertanggungjawab, menjauhi godaan untuk melakukan korupsi. Tanpa integritas, tentu akan mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja.

      Profesionalisme ASN

      ASN mempunyai peranan yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu sangat dibutuhkan ASN yang profesional dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Komara, 2019).

      Untuk mewujudkan ASN yang profesional, penempatan ASN tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Faktanya banyak kita lihat penempatan ASN, khususnya di pemerintah daerah yang terkesan asal-asalan. Sebagai contoh yang terjadi di Pemkab Blitar Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh ASN yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan. Seperti pepatah orang Minang, indak batamu rueh jo buku. Tidak bertemu ruas dengan buku.

      Padahal secara legal formal, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara telah diatur sistem merit. Sistem merit dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, dan melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

      Pengembangan karir yang tidak jelas, hanya berdasarkan like and dislike, dan bermuatan politis, serta tidak mempunyai standar yang jelas dalam hal promosi dan demosi jabatan juga salah satu penyebab sulitnya untuk mewujudkan ASN profesional. Praktik seperti ini akan mengakibatkan ASN tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja. Secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

      Seharusnya pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, sebagaimana amanat Pasal 69 UU Aparatur Sipil Negara.

      Secara legalitas terkait teknis pengaturan manajemen karir ASN, diatur secara jelas dalam Peraturan Menpan. RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Dalam Peraturan Menpan tersebut, telah mengadopsi konsep manajemen pengembangan sumber daya manusia di sektor swasta. Namun, aturan tinggal aturan saja, yang belum terimplementasi dengan baik.

      Komitmen yang kuat

      Butuh komitmen kuat dalam upaya mewujudkan birokrat ASN yang profesional, bukan hanya komitmen pimpinan, tetapi juga komitmen dari ASN sebagai pelaku langsung dalam pelayanan publik. Sinergi antara pimpinan dan birokrat ASN untuk mengimplementasikan UU Aparatur Sipil Negara secara paripurna, yaitu penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia ASN.

      Komitmen pimpinan dalam hal kebijakan alokasi penganggaran juga sangat penting. Idealnya, untuk peningkatan kapasitas ASN dilakukan melalui promosi untuk mengikuti beasiswa kedinasan, melaksanakan bimbingan teknis yang dapat menunjang kinerja profesi, serta mengikutsertakan dalam diklat atau lokakarya. Sehingga memberikan dampak pada sikap profesionalisme ASN dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

      Komitmen di dalam diri ASN untuk memberikan pelayanan terbaik menjadi faktor utama dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kompetensi dan integritas dari birokrat ASN. Sehingga akan mewujudkan budaya organisasi yang positif, suasana kerja yang menciptakan kepuasan, kedisipilinan, dan komitmen yang bermuara kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat.

       Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia akan menggelar perhelatan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan legistatif pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27  November 2024.

    Beragam isu yang akan dijadikan bahan kampanye oleh para politikus, baik isu ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, termasuk isu ASN sebagai pelaku pelayanan publik. Isu ASN sangat sering dijadikan sebagai materi jualan kampanye politik untuk meraup suara.     

      Materi kampanye politik dengan isu kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai, juga sering dijadikan jualan oleh politikus. Menarik memang, sebab diyakini isu ini setidaknya berpengaruh terhadap kemenangan beberapa kepala daerah di Sumatera Barat pada Pemilu Kada Tahun 2021.

      Kenaikan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai tentu sangat berpengaruh pada kesejahteraan ASN itu sendiri. Sebab, pada umumnya SK pengangkatan/jabatan ASN banyak dijadikan sebagai jaminan di bank. Faktanya memang tambahan penghasilan diharapkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga ASN sehari-hari. Namun, jaminan kenaikan tambahan penghasilan bagi ASN dari politikus seperti utopia, sebab besaran tambahan penghasilan pada setiap daerah telah ditentukan oleh pusat berdasarkan indikator kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

      ASN sering dijadikan sasaran empuk politikus yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini dikenal istilah bureaucracy bashing, strategi menyerang ASN untuk mendapatkan simpati publik. Praktek bureaucracy bashing merujuk pada berbagai bentuk retorika oleh tokoh-tokoh publik yang cenderung mendiskreditkan birokrasi dan menampilkan ASN sebagai sarang penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menciptakan kesan bahwa sosok tokoh publik tersebut adalah pahlawan yang berusaha mengubah sistem yang buruk tersebut (Kanti Pertiwi, 2022).

      Praktek bureaucracy bashing yang dilakukan oleh politikus pada akhirnya hanya memperburuk citra pemerintah dan birokrasi itu sendiri. Sebagai contoh pada pertengahan tahun 2021, viral di media soial, salah satu kepala daerah di Sumatera Barat meradang saat melakukan inspeksi mendadak pada salah satu Puskesmas. Hal tersebut disebabkan karena mendapati layanan unit gangguan darurat pada Puskesmas tersebut sudah tutup pada sore hari. Setidaknya aksi kepala daerah tersebut secara tidak langsung akan semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa ASN adalah sosok yang malas dan tidak layak diapresiasi.

Menilik Netralitas ASN

     ASN sebagai komoditas politik dapat kita lihat pada setiap Pilkada. Ditengarai ASN juga sebagai mesin suara bagi pihak kandidiat petahana. Kandidat petahana sebagai pejabat pembina kepegawaian memiliki wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh kandidat petahana kepada ASN yang tidak loyal kepadanya. Banyak kita lihat sesudah Pilkada, ASN yang telah menduduki jabatan strategis harus kehilangan jabatannya, karena calon yang didukungnya kalah.

     Jika ASN tidak mengikuti arahan petahana dikhawatirkan berpengaruh terhadap perkembangan karir ASN yang bersangkutan. Sebab, petahana merupakan pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Sehingga banyak ASN yang beranggapan bahwa untuk memiliki jenjang karir yang bagus harus ikut menyukseskan pejabat tersebut.

      Selain itu, ada pula oknum ASN yang tidak mematuhi prinsip netralitas dengan mendukung pasangan calon tertentu guna mencapai tujuan pribadi dengan harapan jika dia terpilih maka ASN tersebut mendapatkan posisi ataupun jabatan tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan calon bersangkutan. Peristiwa mutasi dan demosi bagi ASN yang memiliki pandangan/sikap yang berbeda dengan kepala daerah, menjadi hal yang lumrah terjadi di pemerintah daerah.

     Fakta tersebut diatas menjadi sangat jelas bahwa pengaruh politik sangat berpengaruh terhadap jenjang karir seorang ASN dalam pemerintahan. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan, yang berpengaruh terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.

      Kepala daerah sebagai pejabat publik yang memegang kekuasaan di birokrasi pemerintahan seharusnya memberikan kontribusi dan dukungan terhadap penerapan prinsip netralitas ASN. Bukan melakukan politisasi birokrasi, yang memberikan ekses negatif kepada korps ASN dan kepentingan publik. Dibutuhkan pejabat publik yang mampu memisahkan kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan masyarakat yang harus dilayaninya.     

     Idealnya, seorang pejabat tidak boleh memanfaatkan fasilitas yang melekat kepadanya untuk kepentingan politik dan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada peran pejabat birokrasi. Kekuatan politik yang dimilikinya digunakan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Sehingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance.

      Dibutuhkan komitmen dan keseriusan seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta seluruh unsur terkait untuk menerapkan prinsip netralitas dalam birokrasi pemerintahan. Jangan hanya ASN yang selalu menjadi objek untuk dituntut berlaku profesional dengan netralitas, tetapi juga pejabat publik yang dengan sengaja mengarahkan untuk tidak netral harus dikenakan sanksi, karena ini merupakan awal dari terjadinya ketidaknetralan.

Epilog

      Politisasi birokrasi yang menjadikan ASN sebagai komoditas politik berkorelasi dengan rendahnya kualitas kinerja ASN dalam pelayanan publik, karena dimanfaatkan untuk memenuhi golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Ide untuk meninjau ulang kembali fungsi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian perlu kita telaah kembali. Untuk itu dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh lembaga yudikatif, masyarakat, dan pers terhadap pejabat publik yang berkuasa untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.