Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia akan menggelar perhelatan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan legistatif pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27  November 2024.

    Beragam isu yang akan dijadikan bahan kampanye oleh para politikus, baik isu ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, termasuk isu ASN sebagai pelaku pelayanan publik. Isu ASN sangat sering dijadikan sebagai materi jualan kampanye politik untuk meraup suara.     

      Materi kampanye politik dengan isu kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai, juga sering dijadikan jualan oleh politikus. Menarik memang, sebab diyakini isu ini setidaknya berpengaruh terhadap kemenangan beberapa kepala daerah di Sumatera Barat pada Pemilu Kada Tahun 2021.

      Kenaikan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai tentu sangat berpengaruh pada kesejahteraan ASN itu sendiri. Sebab, pada umumnya SK pengangkatan/jabatan ASN banyak dijadikan sebagai jaminan di bank. Faktanya memang tambahan penghasilan diharapkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga ASN sehari-hari. Namun, jaminan kenaikan tambahan penghasilan bagi ASN dari politikus seperti utopia, sebab besaran tambahan penghasilan pada setiap daerah telah ditentukan oleh pusat berdasarkan indikator kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

      ASN sering dijadikan sasaran empuk politikus yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini dikenal istilah bureaucracy bashing, strategi menyerang ASN untuk mendapatkan simpati publik. Praktek bureaucracy bashing merujuk pada berbagai bentuk retorika oleh tokoh-tokoh publik yang cenderung mendiskreditkan birokrasi dan menampilkan ASN sebagai sarang penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menciptakan kesan bahwa sosok tokoh publik tersebut adalah pahlawan yang berusaha mengubah sistem yang buruk tersebut (Kanti Pertiwi, 2022).

      Praktek bureaucracy bashing yang dilakukan oleh politikus pada akhirnya hanya memperburuk citra pemerintah dan birokrasi itu sendiri. Sebagai contoh pada pertengahan tahun 2021, viral di media soial, salah satu kepala daerah di Sumatera Barat meradang saat melakukan inspeksi mendadak pada salah satu Puskesmas. Hal tersebut disebabkan karena mendapati layanan unit gangguan darurat pada Puskesmas tersebut sudah tutup pada sore hari. Setidaknya aksi kepala daerah tersebut secara tidak langsung akan semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa ASN adalah sosok yang malas dan tidak layak diapresiasi.

Menilik Netralitas ASN

     ASN sebagai komoditas politik dapat kita lihat pada setiap Pilkada. Ditengarai ASN juga sebagai mesin suara bagi pihak kandidiat petahana. Kandidat petahana sebagai pejabat pembina kepegawaian memiliki wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh kandidat petahana kepada ASN yang tidak loyal kepadanya. Banyak kita lihat sesudah Pilkada, ASN yang telah menduduki jabatan strategis harus kehilangan jabatannya, karena calon yang didukungnya kalah.

     Jika ASN tidak mengikuti arahan petahana dikhawatirkan berpengaruh terhadap perkembangan karir ASN yang bersangkutan. Sebab, petahana merupakan pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Sehingga banyak ASN yang beranggapan bahwa untuk memiliki jenjang karir yang bagus harus ikut menyukseskan pejabat tersebut.

      Selain itu, ada pula oknum ASN yang tidak mematuhi prinsip netralitas dengan mendukung pasangan calon tertentu guna mencapai tujuan pribadi dengan harapan jika dia terpilih maka ASN tersebut mendapatkan posisi ataupun jabatan tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan calon bersangkutan. Peristiwa mutasi dan demosi bagi ASN yang memiliki pandangan/sikap yang berbeda dengan kepala daerah, menjadi hal yang lumrah terjadi di pemerintah daerah.

     Fakta tersebut diatas menjadi sangat jelas bahwa pengaruh politik sangat berpengaruh terhadap jenjang karir seorang ASN dalam pemerintahan. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan, yang berpengaruh terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.

      Kepala daerah sebagai pejabat publik yang memegang kekuasaan di birokrasi pemerintahan seharusnya memberikan kontribusi dan dukungan terhadap penerapan prinsip netralitas ASN. Bukan melakukan politisasi birokrasi, yang memberikan ekses negatif kepada korps ASN dan kepentingan publik. Dibutuhkan pejabat publik yang mampu memisahkan kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan masyarakat yang harus dilayaninya.     

     Idealnya, seorang pejabat tidak boleh memanfaatkan fasilitas yang melekat kepadanya untuk kepentingan politik dan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada peran pejabat birokrasi. Kekuatan politik yang dimilikinya digunakan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Sehingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance.

      Dibutuhkan komitmen dan keseriusan seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta seluruh unsur terkait untuk menerapkan prinsip netralitas dalam birokrasi pemerintahan. Jangan hanya ASN yang selalu menjadi objek untuk dituntut berlaku profesional dengan netralitas, tetapi juga pejabat publik yang dengan sengaja mengarahkan untuk tidak netral harus dikenakan sanksi, karena ini merupakan awal dari terjadinya ketidaknetralan.

Epilog

      Politisasi birokrasi yang menjadikan ASN sebagai komoditas politik berkorelasi dengan rendahnya kualitas kinerja ASN dalam pelayanan publik, karena dimanfaatkan untuk memenuhi golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Ide untuk meninjau ulang kembali fungsi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian perlu kita telaah kembali. Untuk itu dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh lembaga yudikatif, masyarakat, dan pers terhadap pejabat publik yang berkuasa untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Kemiskinan seringkali menjadi hal yang menarik untuk dijadikan pokok pembicaraan, baik dalam lingkup akademis, pemerintahan, maupun diskusi renyah sekalipun. Bahasan kemiskinan menawarkan citarasa kesamaan nasib yang dianggap hampir selalu melekat pada diri setiap orang. Artinya, setiap orang pasti pernah berinteraksi dengan keadaan kemiskinan terlepas dari dia sendiri yang berada dalam situasi itu atau pernah 'berhubungan' dengan kemiskinan. Bahkan, potensi kerugian yang akan dihadapi sekalipun, seperti harga tiba-tiba terasa menyesakkan dada, dianggap sebagai ancaman kemiskinan.

Berbagai kajian ilmiah dengan skenario terbaru sampai saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang menjanjikan untuk menghapus kemiskinan. Sepertinya kemiskinan itu dihadirkan selalu ada untuk mendampingi keberadaan orang kaya dan orang-orang yang menganggap dirinya peduli dengan kemiskinan. Dengan demikian, orang-orang tersebut merasa memiliki peran dan dianggap peduli terhadap lingkungan sosialnya, termasuk kemiskinan. Hal itu tentu akan terlihat bagus dalam status sosial dalam komunitas.

Kemiskinan itu tentu saja diukur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang biasanya adalah tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang dalam waktu tertentu. Kriteria itu layaknya tombol dari sebuah tongkat sakti yang tiba-tiba memisahkan status yang dimiliki setiap orang. Miskin dan tidak miskin. Atau lebih diperbanyak lagi dengan miskin parah, miskin sedang, terancam miskin, dan seterusnya. Tentu saja kemanusiaan kita seringkali diukur dengan angka seperti itu. Seringkali tombol itu memberikan dampak rasa yang berbeda pada setiap orang. Mungkin ada yang terbawa risau karena berputar di angka yang sama; biasa saja karena tidak ada kepentingan; atau bahagia mungkin merasa menemukan fenomena yang bisa menjelaskan teorinya yang terbaru. Tentu tergantung kepentingan lebih dominan. Lagi-lagi kepentingan.

Mungkin karena terlalu banyak 'obat' tersebut makanya kemiskinan itu menjadi OD, atau over dosis. Tidak tahu lagi mana ujung dan pangkalnya. Parahnya, kemiskinan ini mulai mengancam kalangan terdidik yang setiap waktu terus bercucuran dari keran kampus. Kemiskinan yang ini seringkali dikhawatirkan sebagai pengangguran terdidik. Padahal, menurut cerita mendiang papa saya, dulu untuk menjadi seorang guru SD syaratnya hanya pandai tulis, baca, dan berhitung. Guru Ganepo atau apalah namanya. Itupun tidak terlalu diminati oleh banyak orang. Katanya hanya menang di penampilan yang lebih mentereng saja. Lebih bagus masuk sawah saja bergelut lumpur dan bisa makan beras baru setiap kali panen.

Saya pernah diberitahu bahwa manusia itu memiliki martabat. Martabat itu adalah nilai diri dan terlihat dari perannya sebagai manusia. Peran tersebut secara nyata terlihat dari bagaimana produktivitasnya dalam kehidupan. Masalahnya, kemiskinan itu selalu berhadapan dengan produktivitas. Mereka tidak memiliki perangkat yang cukup untuk berperan. Akibatnya mereka tersisih dan berketerusan berkecimpung dalam keadaan miskin itu.

Oleh karena itu, tidak salah rasanya petuah bahwa orang minang sangat peduli dengan masalah produktivitas ini. Setiap orang di minang diberi peran sesuai dengan keadaannya. Lihat saja, yang pekak pelepas bedil; dan yang buta penghembus lesung. Akan tetapi apakah komunitas masyarakat saat ini bisa dikategorikan sesederhana itu? Entahlah, tapi setahu saya pemerintah sampai saat ini diberi mandat dan punya otoritas mengatur itu.

Awal tahun 2022 ada yang baru dalam tubuh birokrasi pemerintah, menyusul implementasi penyederhanaan birokrasi pemerintah dalam bentuk penyetaraan jabatan PNS dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tanggal 31 Desember kemarin seluruh daerah di Indonesia melantik pejabat fungsional yang sebelumnya adalah pejabat esselon IV. Bahkan ada yang melakukan pelantikan di malam hari karena selambat-lambatnya 31 Desember 2021 itu daerah mesti melakukan penyetaraan jabatan tersebut. 

Wacana penyetaraan jabatan tersebut awalnya direspon setengah tidak percaya, banyak yang berfikir itu sebatas wacana yang bermula dari instruksi Presiden saat pidato pelantikannya. Presiden ingin memangkas jalur birokrasi yang panjang dengan menyederhanakan eseloneering birokrasi. Pejabat Administrasi (Esselon III dan IV) akan dialihkan menjadi pejabat fungsional yang lebih mengedepankan keahlian dan kompetensi ketimbang koordinasi hirarki jabatan.

“Tidak mungkin itu bakal di eksekusi secepat itu, aturannya mana” bunyi suara suara merespon

“Iya, bakalan ribet dan tumpang tindih jadinya” yang lain ikut menimpali.

Tapi ternyata Pemerintah Pusat terus bergerak dan komit dengan konsep penyederhanaan birokrasi itu. Sinyalemen penguatan jabatan fungsional tersebut sudah tampak dalam PP No 17 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Seiring waktu Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran, menyusul Kemenpan RB dengan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang menjadi dasar pengalihan jabatan esselon IV ke Jabatan fungsional pada akhir tahun kemarin. Walaupun pada akhirnya sebagian besar pengalihan baru pada level Pejabat Pengawas (Ess IV) kecuali pada pada bidang tugas tertentu.

Maka peta pun berubah, di Kota Padang Panjang ratusan pejabat struktural eselon IV yang terdampak penyederhanaan birokrasi diatas telah dilantik menjadi pejabat fungsional dengan berbagai nama jabatan. Puluhan lainnya menunggu persetujuan dari Kemendagri. Yang menarik saat ini, dalam konfigurasi jabatan fungsional baru hasil penyetaraan tersebut ada satu jabatan fungsional  yang jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya saat ini mencapai puluhan dan hampir di setiap OPD ada jabatan tersebut, Dan masih akan menyusul belasan atau mungkin puluhan lainnya untuk dilantik jika terbit persetujuan dari pemerintah pusat. Jabatan tersebut bernama jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Di tengah aturan dan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi yang terlihat belum settle dan masih sangat dinamis menemukan bentuk terbaiknya ini, mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, terlihat sedikit ‘kebingungan’. Banyak pertanyaan yang mengapung di kepala para pejabat fungsional baru termasuk para Analis Kebijakan. Apakah tugas utama mereka melaksanakan butir tugas jabfung atau pekerjaan di jabatan lama dalam kapasitas sub koordinator ? Tugas apa saja yang punya nilai kredit poin ? bagaimana cara menyusun angka kredit, siapa yang menilai ? dan banyak pertanyaan lainnya yang saling berjalin kelindan. 
Dan respon terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tersebut pun beragam, malah ada yang bilang

“Ah, paling ganti Presiden ganti lagi kebijakan, balik lagi ke sistim yang  lama” Saking masih samarnya tindaklanjut penyetaraan jabatan ini di level teknis.

Tapi tak mungkinlah Pemerintah Pusat akan ‘sebergarah’ itu membuat kebijakan, ganti Presiden ganti kebijakan dengan sebegitu mudahnya. apalagi kebijakan yang fundamental ditubuh birokrasi ini. Tapi sudahlah, biar pusat yang memikirkan sistim yang belum settle ini, kebijakan yang masih butuh waktu menemukan bentuk idealnya. Tapi spiritnya sebenarnya bagus, membiasakan para ASN untuk bekerja sesuai kompetensi dan spesialiasi serta keahlian tentunya.

Kembali ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jika Jabatan Analis Kebijakan benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya, maka jabatan ini sebenarnya adalah jabatan yang sangat strategis, menarik sekaligus menantang. Strategis karena kerja para JFAK diharapkan mampu memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah ditengah arus disrupsi yang makin menguat seiring perkembangan teknologi saat ini. Akan lucu jadinya jika zaman bergerak begitu cepatnya, tapi pemerintah tak mampu mengimbanginya dengan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kondisi perubahan-perubahan terkini. Di situlah peran strategis para Analis Kebijakan yang idealnya diisi oleh orang-orang brilian, cerdas, visioner dan punya passion tentunya dengan pekerjaan itu. 

Para JFAK diangggap sebagai Think Tank kebijakan pemerintah yang membantu melahirkan kajian-kajian analisa kebijakan, rencana kerja, program-program yang berkualitas, berbasis data dan evidence. Kebijakan yang tak cuma mengandalkan intuisi, asumsi apalagi ‘cocoklogi’, tapi kebijakan yang bersifat agile dan deliberatif, artinya melalui proses diskusi, pembahasan dan pertimbangan yang mendalam dari berbagai aspek. Partisipasi JFAK dalam merumuskankan rencana-rencana kebijakan pemerintah yang berkualitas dan selaras dengan perkembangan dan kebutuhan terkini, dengan metologi dan kaidah yang ilmiah diharapkan akan mampu menepis stigma bahwa kebijakan pemerintah pada umumnya lahir secara eksklusif dari level elit saja yang memang tak sepenuhnya benar.

Jabatan Analis Kebijakan menjadi menarik, karena para JFAK dengan selembar SK ditangannya diberi kewenangan dan privilege dalam tugasnya melakukan analisa dan kajian terkait apa yang akan dilakukan, memberi advokasi atas apa yang sedang berjalan dan ikut mengevaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dengan output publikasi laporan kajian. Bayangkan betapa menariknya tugas JFAK tersebut ketika Undang-undang membackup proses pelaksanaan tugasnya.

 JFAK saat ini kebanyakan berasal kelompok umur generasi Y atau populer dengan sebutan generasi millenial atau mereka yang lahir dalam rentang 1980, sebagian bilang 1977 sampai 1994. Generasi ini punya karakteristik yang menonjol yaitu terbuka dengan perubahan, kritis, ambisius, menguasai teknologi. Karakteristik ini tentu akan menjadi modal fundamental untuk menjadi analis kebijakan yang baik. Mereka akan jeli mengidentifikasi masalah, aware dengan isu-isu strategis, sensitif dengan berbagai bentuk kekeliruan yang seharusnya bisa diluruskan. 

Bisa dibayangkan situasi yang akan berubah kedepan, ketika anak muda, para fungsional AK diberi ruang ikut berperan aktif melahirkan kebijakan, mengkritisi apa yang sedang berjalan. Tak ada lagi gumam-gumam samar di barisan kursi rapat paling belakang merespon diskusi para atasan mereka, para  baby boomers yang masih tersisa di tubuh birokrasi atau Generasi X penggal pertama yang duduk di barisan kursi terdepan membahas suatu topik yang belum tentu sepenuhnya benar. Gumam-gumam yang selama ini tak tersampaikan sekarang  bisa dituangkan dalam sebuah academic report yang berkualitas. Tak akan relevan lagi istilah “Kalau pitih satuih mengecek, pitih mo puluah tapaso diam”. Akan menarik kedepannya jika ide-ide segar, yang tertuang dalam publikasi kajian para JFAK memberi warna pada kebijakan pemerintah. 

Sesuatu yang selama ini cuma utopia di kepala ASN muda akan diberi ruang untuk menjadi realita. Terlepas ada proses politis yang menyertai lahirnya setiap kebijakan, tapi yang jelas akan ada pengayaan dalam rencana-rencana kerja pemerintah yang muncul dari kelompok JFAK. Betapa kayanya rujukan dokumen-dokumen perencanaan kedepan, dengan adanya publikasi kajian bermutu dari pada JFAK tersebut. Sehingga pada gilirannya nanti rencana startegis, rencana kerja, program prioritas akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan publik dan kemajuan zaman.

Selanjutnya, Jabatan Analis Kebijakan disebut menantang, karena tentu tak semua yang diangkat dalam jabatan itu akan ‘boneh’ dan menjadi AK yang hebat. Sebagian akan melejit dan sebagian lainnya akan stagnant. Kuncinya pada masing-masing individu AK tersebut. Mereka yang punya minat dan passion pada tugas AK dan terus meningkatkan kompetensi serta kapasitas kepakarannya untuk bergerak maju. Yaitu mereka yang terus melatih kemampuan membuat karya tulis ilmiah berbobot, mempertajam pemahaman terhadap beragam metodologi analisis kebijakan, familiar dengan big data, memperkaya wawasan denagn pengetahuan dan perkembangan terkini, piawai dalam infografis. Proaktif berkolaborasi dengan fungsional lain yang terkait seperti Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti, Fungsional Statistisi, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dll dalam menggarap ‘proyek’ kajian kebijakan. 

JFAK yang baik akan jelimet dalam memetakan situasi, mengenali masalah. Bukankah identifikasi masalah adalah poin paling mendasar dalam melakukan sebuah kajian atau penelitian. Yang pernah menulis skripsi atau thesis pasti paham, jika identifikasi masalah adalah hal pertama yang yang dilihat dosen pembimbing.

“Apo masalah nan ka angku teliti, baa angku merumuskannyo ?” begitu pertanyaan pertama profesor berkacamata tebal begitu menerima proposal penelitian dari mahasiswanya.

Mengenali masalah memang menjadi penting, bagaimana mau merumuskan sebuah kebijakan atau program jika permasalahnya saja tak bisa dikenali. Bagi sebagian ASN, yang sudah terjebak dalam rutinitas pola kerja bertahun-tahun, running bussines as usual terkadang membuat tumpul sensitifitas kita dalam mengindentifikasi masalah. Bahkan terkadang sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang substantif tapi tak lagi dikenali sebagai masalah karena saking terbiasanya menghadapi itu dari tahun ke tahun.

Meanwhile, sementara itu, di sisi yang berbeda. JFAK yang tak memiliki passion, tak berminat pada bidang tugas analis, tentu kebingungan mengindentifikasi apa yang akan dilakukan, malas mengupgrade kapasitas diri tentu akan jalan di tempat pada posisinya. Padahal tak ada alasan mengatakan tidak tahu apa yang akan dikerjakan. karena begitu banyak permasalahan yang bisa dikaji disekitar kita, tak hanya di tubuh birokrasi tapi juga ditengah masyarakat, baik masalah yang spesifik maupun lintas bidang dan lintas sektor, masalah yang sudah berkarat yang butuh diurai atau permasalahan baru sebagai ekses perkembangan zaman. di sisi lain ada berpuluh program yang berjalan setiap tahun yang butuh advokasi, beratus kegiatan yang telah terlaksana yang butuh evaluasi untuk untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan. Tak akan cukup waktu bagi para analis kebijakan yang bersemangat setiap tahunnya dalam melaksanakan tugasnya. 

Yang dibutuhkan oleh sistim ini dalam memberdayakan para analis kebijakan ini diantaranya adalah kejelian para pimpinan melakukan cascading pekerjaan, menjabarkan, membagi habis, membreak down tugas secara berkesinambungan dari atas sampai kebawah, menciptakan ruang yang fleksibel untuk kolaborasi JFAK dengan fungsional lainya, membentuk task force yang solid untuk setiap kegiatan analisa kebijakan. Semoga