Kemiskinan seringkali menjadi hal yang menarik untuk dijadikan pokok pembicaraan, baik dalam lingkup akademis, pemerintahan, maupun diskusi renyah sekalipun. Bahasan kemiskinan menawarkan citarasa kesamaan nasib yang dianggap hampir selalu melekat pada diri setiap orang. Artinya, setiap orang pasti pernah berinteraksi dengan keadaan kemiskinan terlepas dari dia sendiri yang berada dalam situasi itu atau pernah 'berhubungan' dengan kemiskinan. Bahkan, potensi kerugian yang akan dihadapi sekalipun, seperti harga tiba-tiba terasa menyesakkan dada, dianggap sebagai ancaman kemiskinan.

Berbagai kajian ilmiah dengan skenario terbaru sampai saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang menjanjikan untuk menghapus kemiskinan. Sepertinya kemiskinan itu dihadirkan selalu ada untuk mendampingi keberadaan orang kaya dan orang-orang yang menganggap dirinya peduli dengan kemiskinan. Dengan demikian, orang-orang tersebut merasa memiliki peran dan dianggap peduli terhadap lingkungan sosialnya, termasuk kemiskinan. Hal itu tentu akan terlihat bagus dalam status sosial dalam komunitas.

Kemiskinan itu tentu saja diukur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang biasanya adalah tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang dalam waktu tertentu. Kriteria itu layaknya tombol dari sebuah tongkat sakti yang tiba-tiba memisahkan status yang dimiliki setiap orang. Miskin dan tidak miskin. Atau lebih diperbanyak lagi dengan miskin parah, miskin sedang, terancam miskin, dan seterusnya. Tentu saja kemanusiaan kita seringkali diukur dengan angka seperti itu. Seringkali tombol itu memberikan dampak rasa yang berbeda pada setiap orang. Mungkin ada yang terbawa risau karena berputar di angka yang sama; biasa saja karena tidak ada kepentingan; atau bahagia mungkin merasa menemukan fenomena yang bisa menjelaskan teorinya yang terbaru. Tentu tergantung kepentingan lebih dominan. Lagi-lagi kepentingan.

Mungkin karena terlalu banyak 'obat' tersebut makanya kemiskinan itu menjadi OD, atau over dosis. Tidak tahu lagi mana ujung dan pangkalnya. Parahnya, kemiskinan ini mulai mengancam kalangan terdidik yang setiap waktu terus bercucuran dari keran kampus. Kemiskinan yang ini seringkali dikhawatirkan sebagai pengangguran terdidik. Padahal, menurut cerita mendiang papa saya, dulu untuk menjadi seorang guru SD syaratnya hanya pandai tulis, baca, dan berhitung. Guru Ganepo atau apalah namanya. Itupun tidak terlalu diminati oleh banyak orang. Katanya hanya menang di penampilan yang lebih mentereng saja. Lebih bagus masuk sawah saja bergelut lumpur dan bisa makan beras baru setiap kali panen.

Saya pernah diberitahu bahwa manusia itu memiliki martabat. Martabat itu adalah nilai diri dan terlihat dari perannya sebagai manusia. Peran tersebut secara nyata terlihat dari bagaimana produktivitasnya dalam kehidupan. Masalahnya, kemiskinan itu selalu berhadapan dengan produktivitas. Mereka tidak memiliki perangkat yang cukup untuk berperan. Akibatnya mereka tersisih dan berketerusan berkecimpung dalam keadaan miskin itu.

Oleh karena itu, tidak salah rasanya petuah bahwa orang minang sangat peduli dengan masalah produktivitas ini. Setiap orang di minang diberi peran sesuai dengan keadaannya. Lihat saja, yang pekak pelepas bedil; dan yang buta penghembus lesung. Akan tetapi apakah komunitas masyarakat saat ini bisa dikategorikan sesederhana itu? Entahlah, tapi setahu saya pemerintah sampai saat ini diberi mandat dan punya otoritas mengatur itu.

Awal tahun 2022 ada yang baru dalam tubuh birokrasi pemerintah, menyusul implementasi penyederhanaan birokrasi pemerintah dalam bentuk penyetaraan jabatan PNS dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tanggal 31 Desember kemarin seluruh daerah di Indonesia melantik pejabat fungsional yang sebelumnya adalah pejabat esselon IV. Bahkan ada yang melakukan pelantikan di malam hari karena selambat-lambatnya 31 Desember 2021 itu daerah mesti melakukan penyetaraan jabatan tersebut. 

Wacana penyetaraan jabatan tersebut awalnya direspon setengah tidak percaya, banyak yang berfikir itu sebatas wacana yang bermula dari instruksi Presiden saat pidato pelantikannya. Presiden ingin memangkas jalur birokrasi yang panjang dengan menyederhanakan eseloneering birokrasi. Pejabat Administrasi (Esselon III dan IV) akan dialihkan menjadi pejabat fungsional yang lebih mengedepankan keahlian dan kompetensi ketimbang koordinasi hirarki jabatan.

“Tidak mungkin itu bakal di eksekusi secepat itu, aturannya mana” bunyi suara suara merespon

“Iya, bakalan ribet dan tumpang tindih jadinya” yang lain ikut menimpali.

Tapi ternyata Pemerintah Pusat terus bergerak dan komit dengan konsep penyederhanaan birokrasi itu. Sinyalemen penguatan jabatan fungsional tersebut sudah tampak dalam PP No 17 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Seiring waktu Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran, menyusul Kemenpan RB dengan Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang menjadi dasar pengalihan jabatan esselon IV ke Jabatan fungsional pada akhir tahun kemarin. Walaupun pada akhirnya sebagian besar pengalihan baru pada level Pejabat Pengawas (Ess IV) kecuali pada pada bidang tugas tertentu.

Maka peta pun berubah, di Kota Padang Panjang ratusan pejabat struktural eselon IV yang terdampak penyederhanaan birokrasi diatas telah dilantik menjadi pejabat fungsional dengan berbagai nama jabatan. Puluhan lainnya menunggu persetujuan dari Kemendagri. Yang menarik saat ini, dalam konfigurasi jabatan fungsional baru hasil penyetaraan tersebut ada satu jabatan fungsional  yang jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya saat ini mencapai puluhan dan hampir di setiap OPD ada jabatan tersebut, Dan masih akan menyusul belasan atau mungkin puluhan lainnya untuk dilantik jika terbit persetujuan dari pemerintah pusat. Jabatan tersebut bernama jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Di tengah aturan dan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi yang terlihat belum settle dan masih sangat dinamis menemukan bentuk terbaiknya ini, mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, terlihat sedikit ‘kebingungan’. Banyak pertanyaan yang mengapung di kepala para pejabat fungsional baru termasuk para Analis Kebijakan. Apakah tugas utama mereka melaksanakan butir tugas jabfung atau pekerjaan di jabatan lama dalam kapasitas sub koordinator ? Tugas apa saja yang punya nilai kredit poin ? bagaimana cara menyusun angka kredit, siapa yang menilai ? dan banyak pertanyaan lainnya yang saling berjalin kelindan. 
Dan respon terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tersebut pun beragam, malah ada yang bilang

“Ah, paling ganti Presiden ganti lagi kebijakan, balik lagi ke sistim yang  lama” Saking masih samarnya tindaklanjut penyetaraan jabatan ini di level teknis.

Tapi tak mungkinlah Pemerintah Pusat akan ‘sebergarah’ itu membuat kebijakan, ganti Presiden ganti kebijakan dengan sebegitu mudahnya. apalagi kebijakan yang fundamental ditubuh birokrasi ini. Tapi sudahlah, biar pusat yang memikirkan sistim yang belum settle ini, kebijakan yang masih butuh waktu menemukan bentuk idealnya. Tapi spiritnya sebenarnya bagus, membiasakan para ASN untuk bekerja sesuai kompetensi dan spesialiasi serta keahlian tentunya.

Kembali ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jika Jabatan Analis Kebijakan benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya, maka jabatan ini sebenarnya adalah jabatan yang sangat strategis, menarik sekaligus menantang. Strategis karena kerja para JFAK diharapkan mampu memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah ditengah arus disrupsi yang makin menguat seiring perkembangan teknologi saat ini. Akan lucu jadinya jika zaman bergerak begitu cepatnya, tapi pemerintah tak mampu mengimbanginya dengan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kondisi perubahan-perubahan terkini. Di situlah peran strategis para Analis Kebijakan yang idealnya diisi oleh orang-orang brilian, cerdas, visioner dan punya passion tentunya dengan pekerjaan itu. 

Para JFAK diangggap sebagai Think Tank kebijakan pemerintah yang membantu melahirkan kajian-kajian analisa kebijakan, rencana kerja, program-program yang berkualitas, berbasis data dan evidence. Kebijakan yang tak cuma mengandalkan intuisi, asumsi apalagi ‘cocoklogi’, tapi kebijakan yang bersifat agile dan deliberatif, artinya melalui proses diskusi, pembahasan dan pertimbangan yang mendalam dari berbagai aspek. Partisipasi JFAK dalam merumuskankan rencana-rencana kebijakan pemerintah yang berkualitas dan selaras dengan perkembangan dan kebutuhan terkini, dengan metologi dan kaidah yang ilmiah diharapkan akan mampu menepis stigma bahwa kebijakan pemerintah pada umumnya lahir secara eksklusif dari level elit saja yang memang tak sepenuhnya benar.

Jabatan Analis Kebijakan menjadi menarik, karena para JFAK dengan selembar SK ditangannya diberi kewenangan dan privilege dalam tugasnya melakukan analisa dan kajian terkait apa yang akan dilakukan, memberi advokasi atas apa yang sedang berjalan dan ikut mengevaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dengan output publikasi laporan kajian. Bayangkan betapa menariknya tugas JFAK tersebut ketika Undang-undang membackup proses pelaksanaan tugasnya.

 JFAK saat ini kebanyakan berasal kelompok umur generasi Y atau populer dengan sebutan generasi millenial atau mereka yang lahir dalam rentang 1980, sebagian bilang 1977 sampai 1994. Generasi ini punya karakteristik yang menonjol yaitu terbuka dengan perubahan, kritis, ambisius, menguasai teknologi. Karakteristik ini tentu akan menjadi modal fundamental untuk menjadi analis kebijakan yang baik. Mereka akan jeli mengidentifikasi masalah, aware dengan isu-isu strategis, sensitif dengan berbagai bentuk kekeliruan yang seharusnya bisa diluruskan. 

Bisa dibayangkan situasi yang akan berubah kedepan, ketika anak muda, para fungsional AK diberi ruang ikut berperan aktif melahirkan kebijakan, mengkritisi apa yang sedang berjalan. Tak ada lagi gumam-gumam samar di barisan kursi rapat paling belakang merespon diskusi para atasan mereka, para  baby boomers yang masih tersisa di tubuh birokrasi atau Generasi X penggal pertama yang duduk di barisan kursi terdepan membahas suatu topik yang belum tentu sepenuhnya benar. Gumam-gumam yang selama ini tak tersampaikan sekarang  bisa dituangkan dalam sebuah academic report yang berkualitas. Tak akan relevan lagi istilah “Kalau pitih satuih mengecek, pitih mo puluah tapaso diam”. Akan menarik kedepannya jika ide-ide segar, yang tertuang dalam publikasi kajian para JFAK memberi warna pada kebijakan pemerintah. 

Sesuatu yang selama ini cuma utopia di kepala ASN muda akan diberi ruang untuk menjadi realita. Terlepas ada proses politis yang menyertai lahirnya setiap kebijakan, tapi yang jelas akan ada pengayaan dalam rencana-rencana kerja pemerintah yang muncul dari kelompok JFAK. Betapa kayanya rujukan dokumen-dokumen perencanaan kedepan, dengan adanya publikasi kajian bermutu dari pada JFAK tersebut. Sehingga pada gilirannya nanti rencana startegis, rencana kerja, program prioritas akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan publik dan kemajuan zaman.

Selanjutnya, Jabatan Analis Kebijakan disebut menantang, karena tentu tak semua yang diangkat dalam jabatan itu akan ‘boneh’ dan menjadi AK yang hebat. Sebagian akan melejit dan sebagian lainnya akan stagnant. Kuncinya pada masing-masing individu AK tersebut. Mereka yang punya minat dan passion pada tugas AK dan terus meningkatkan kompetensi serta kapasitas kepakarannya untuk bergerak maju. Yaitu mereka yang terus melatih kemampuan membuat karya tulis ilmiah berbobot, mempertajam pemahaman terhadap beragam metodologi analisis kebijakan, familiar dengan big data, memperkaya wawasan denagn pengetahuan dan perkembangan terkini, piawai dalam infografis. Proaktif berkolaborasi dengan fungsional lain yang terkait seperti Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti, Fungsional Statistisi, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dll dalam menggarap ‘proyek’ kajian kebijakan. 

JFAK yang baik akan jelimet dalam memetakan situasi, mengenali masalah. Bukankah identifikasi masalah adalah poin paling mendasar dalam melakukan sebuah kajian atau penelitian. Yang pernah menulis skripsi atau thesis pasti paham, jika identifikasi masalah adalah hal pertama yang yang dilihat dosen pembimbing.

“Apo masalah nan ka angku teliti, baa angku merumuskannyo ?” begitu pertanyaan pertama profesor berkacamata tebal begitu menerima proposal penelitian dari mahasiswanya.

Mengenali masalah memang menjadi penting, bagaimana mau merumuskan sebuah kebijakan atau program jika permasalahnya saja tak bisa dikenali. Bagi sebagian ASN, yang sudah terjebak dalam rutinitas pola kerja bertahun-tahun, running bussines as usual terkadang membuat tumpul sensitifitas kita dalam mengindentifikasi masalah. Bahkan terkadang sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang substantif tapi tak lagi dikenali sebagai masalah karena saking terbiasanya menghadapi itu dari tahun ke tahun.

Meanwhile, sementara itu, di sisi yang berbeda. JFAK yang tak memiliki passion, tak berminat pada bidang tugas analis, tentu kebingungan mengindentifikasi apa yang akan dilakukan, malas mengupgrade kapasitas diri tentu akan jalan di tempat pada posisinya. Padahal tak ada alasan mengatakan tidak tahu apa yang akan dikerjakan. karena begitu banyak permasalahan yang bisa dikaji disekitar kita, tak hanya di tubuh birokrasi tapi juga ditengah masyarakat, baik masalah yang spesifik maupun lintas bidang dan lintas sektor, masalah yang sudah berkarat yang butuh diurai atau permasalahan baru sebagai ekses perkembangan zaman. di sisi lain ada berpuluh program yang berjalan setiap tahun yang butuh advokasi, beratus kegiatan yang telah terlaksana yang butuh evaluasi untuk untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan. Tak akan cukup waktu bagi para analis kebijakan yang bersemangat setiap tahunnya dalam melaksanakan tugasnya. 

Yang dibutuhkan oleh sistim ini dalam memberdayakan para analis kebijakan ini diantaranya adalah kejelian para pimpinan melakukan cascading pekerjaan, menjabarkan, membagi habis, membreak down tugas secara berkesinambungan dari atas sampai kebawah, menciptakan ruang yang fleksibel untuk kolaborasi JFAK dengan fungsional lainya, membentuk task force yang solid untuk setiap kegiatan analisa kebijakan. Semoga